Jimly Imbau Jokowi Segera Teken UU KPK

Jimly Imbau Jokowi Segera Teken UU KPK
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie. ( Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal )
Yustinus Paat / FMB Minggu, 13 Oktober 2019 | 21:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengimbau kepada Presiden Joko Widodo agar segera menandatangani UU KPK hasil revisi. Menurut Jimly, penandatangan tersebut akan membantu Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan uji materi UU KPK tersebut.

"Kalau tidak tanda tangan (UU KPK hasil revisi) maka menghambat MK menguji secara materil. Menyidangkan UU itu, syaratnya harus sudah ada nomor. Kalau presiden mau memudahkan kerja MK, maka segera saja tanda tangan dan diberi nomor sehingga menjadi obyek perkara MK," ujar Jimly saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (13/10/2019).

Meskipun belum diteken Jokowi dan diberi nomor, UU KPK hasil revisi sudah digugat ke MK oleh sejumlah kelompok. Dalam sidang pendahuluan atas uji materi UU KPK yang diajukan mahasiswa, majelis hakim MK sempat mempertanyakan nomor UU KPK hasil revisi.

Jimly mengatakan MK bakal memutuskan tidak dapat menerima uji materi UU yang belum diundangkan. Pasalnya, uji materi tersebut tidak memenuhi syarat formal, yakni tidak adanya obyek gugatan.

"MK bisa menyatakan NO. Dalam arti, belum bisa menerima atau tidak dapat menerima dengan alasan administratif, belum ada nomornya," tutur dia.

Jimly mengakui bahwa UU yang sudah disahkan DPR berlaku otomatis setelah 30 hari disahkan meskipun belum ditandatangani oleh Presiden. Namun, penandatanganan yang lebih cepat, menurut Jimly bisa memberikan kepastian kepada pihak yang akan mengajukan uji materi ke MK.

"Presiden segera teken UU KPK hasil revisi dan diberi nomor serta masuk dalam lembaran negara sehingga itu sah diperiksa oleh MK baik formil maupun materil," imbuh dia.

Lebih lanjut, Jimly menilai seharusnya MK masih bisa memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutuskan UU KPK yang belum ditandatangani oleh presiden. Pasalnya, kata Jimly, UU tersebut sudah disahkan secara materil oleh DPR dalam sidang paripurna.

"Kalau sudah disahkan di DPR berarti sudah ada pengesahan secara materil. MK seharusnya masih bisa melakulan uji materi terhadap UU yang disah DPR," jelas dia.

Jimly menjelaskan bahwa pengesahan UU dilakukan dua tahap, yakni pengesahan secara materil dan pengesahan secara formil. Pengesahan materil dilakukan dalam proses di DPR. Karena itu, kata dia, setelah disahkan di DPR, materi UU sudah final dan tidak boleh diubah lagi.

"Sementara pengesahan formil itu dilakukan presiden. Jadi, pengesahan materil sudah selesai di DPR dan pengesahan di Presiden bersifat formil administratif. Apakah UU yang belum pengesahan secara formil bisa uji materi di MK? Kalau menurut saya, bisa karena secara materi sudah disahkan di DPR," pungkas Jimly.



Sumber: BeritaSatu.com