Yunarto: Jika Masuk Koalisi, Prabowo Sebaiknya Tak Jadi Menteri

Yunarto: Jika Masuk Koalisi, Prabowo Sebaiknya Tak Jadi Menteri
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, keluar dari ruang garuda usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / JAS Selasa, 15 Oktober 2019 | 13:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Charta Politik Yunarto Wijaya menyarankan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebaiknya tidak menduduki salah satu jabatan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin jika Gerindra bergabung dalam koalisi. Menurut Yunarto, Prabowo sebaiknya mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk membantu Jokowi dalam kabinet.

"Tidak elok jika Prabowo menjadi menteri Jokowi. Apalagi, selama ini Prabowo merupakan lawan Jokowi di Pilpres dan sekarang tiba-tiba menjadi menteri Jokowi," ujar Yunarto di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Yunarto menilai jika menjadi menteri Jokowi maka akan mendegradasi posisi Prabowo yang sebelumnya sudah tinggi, yakni calon presiden yang berhadapan dengan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

"Bagi Jokowi juga tidak baik, apalagi memberikan jabatan di kementerian strategis misalnya Menteri Pertahanan dan Menteri Pertanian," tandas dia.

Baca juga: PKB Tak Masalah Jika Gerindra Masuk Koalisi

Menurut Yunarto, penyusunan kabinet menjadi kunci bagi Jokowi untuk membangun pemerintahan yang efektif jika terjadi koalisi besar atau mayoritas. Jokowi, kata dia, harus pastikan para menterinya merupakan orang-orang yang berkualitas, berkapasitas dan mumpuni di bidangnya.

"Apakah menteri orang parpol atau nonparpol, Jokowi harus pastikan kapasitas, kualitas dan integritas para menteri dan penempatan yang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan di setiap pos kementerian," ungkap dia.

Sinyal partai Gerindra masuk koalisi Jokowi semakin menguat. Safari politik yang dilakukan Prabowo, mulai dari kunjungan ke Jokowi, kemudian ke Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar disinyalir merupakan upaya Prabowo meminta restu partai koalisi untuk menerima Gerindra.

Baca juga: Prabowo Berharap Semua Kekuatan di Indonesia Bersatu demi Rakyat

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa penentuan kursi kabinet adalah hak prerogatif presiden Joko Widodo. Menurut mantan Pangkostrad ini, pada waktunya Jokowi akan mengumumkan siapa-siapa yang akan masuk kabinet.

Prabowo enggan menanggapi soal Partai Gerindra bakal masuk koalisi dan adanya sinyal dari partai koalisi menerima Gerindra.

"Itu kan hak prerogatif presiden, gitu aja. Udahlah ada waktunya," ujar Prabowo usai bertemu Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Gerindra, kata Prabowo, siap memberikan bantuan kepada pemerintahan jika diperlukan Jokowi. Bantuan tersebut akan diberikan, terlepas nanti Gerindra di dalam koalisi atau di luar koalisi.

"Kan berkali-kali saya jawab, kalau memang kita dibutuhkan, diperlukan kita siap, kan gitu. Namun kita di luar pun kita siap membantu," pungkas Prabowo.



Sumber: BeritaSatu.com