Charta Politika: Jokowi Harus Susun Kabinet Berkualitas

Charta Politika: Jokowi Harus Susun Kabinet Berkualitas
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 15 Oktober 2019 | 16:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyarankan kepada Joko Widodo tetap menyusun kabinet yang berkualitas untuk membantu menjalankan pemerintahan Jokowi di periode kedua. Manurut Yunarto, kabinet berkualitas ini merupakan salah satu kunci agar pemerintahan tetap efektif di tengah koalisi mayoritas.

"Kuncinya adalah kabinet Jokowi di periode kedua yang berkualitas, kabinet ahli, kabinet profesional. Jokowi harus pastikan para menterinya orang-orang yang mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan Jokowi," ujar Yunarto di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Yunarto mengakui bahwa dukungan terhadap pemerintahan Jokowi akan berada di atas angka 80 persen jika Partai Gerindra dan Demokrat bergabung. Namun, kata Yunarto, koalisi yang besar ini tidak akan menjamin stabilitas politik dalam 5 tahun ke depan.

"Jokowi bisa kunci di kabinet. Partai koalisi boleh mengirimkan orangnya menjadi menteri, tetapi Jokowi harus memastikan orang parpol tersebut adalah orang yang berkualitas, berkapasitas, mumpuni dan berintegritas. Jadi, yang menjadi menteri bukanlah orang pilihan parpol, tetapi orang parpol yang menjadi pilihan Jokowi sesuai kebutuhan Jokowi," terang dia.

Selain itu, Yunarto mengimbau, agar pemerintah menjadi jembatan komunikasi antara kepentingan masyarakat dengan koalisi yang besar ini. Pasalnya, koalisi yang besar cenderung menjadi kartel yang kemungkinan besar tidak peduli dengan kepentingan rakyat.

"Koalisi besar cenderung menjadi kartel dan ruang untuk publik akan sulit ketika koalisi jadi kartel, suara rakyat akan tersumbat karena parlemennya sudah tidak menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus tetap menjadi jembatan komunikasi antara suara rakyat dan koalisi yang besar ini," ungkap dia.

Lebih lanjut, Yunarto menandaskan bahwa koalisi besar tidak menjamin terjadinya stabilitas politik. Dia menyebutkan contoh era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua.

"Saat itu, SBY secara kuantitatif mendapatkan dukungan parlemen 75,4 persen. Namun, kegaduhan politik tetap terjadi karena Golkar dan PKS yang merupakan bagian koalisi pada waktu itu paling ngotot soal Pansus Century dan hak angket pajak yang cenderung menyerang pemerintah," tutur dia.

Apalagi, kata Yunarto, loyalitas partai koalisi semakin kecil di periode kedua. Pasalnya, Jokowi tidak akan maju lagi di Pemilu 2024 dan partai koalisi lebih memikirkan dirinya sendiri untuk memenangkan kontestasi di Pemilu 2024.

"Semakin besar koalisi, maka akan semakin banyak aktor yang bermain dan potensi konfliknya akan besar. Konflik di partai koalisi tentu bisa mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi," pungkas Yunarto.



Sumber: BeritaSatu.com