Bupati Biak Numfor: Menteri dari Papua Harus Tahu Persoalan Tanah Papua

Bupati Biak Numfor: Menteri dari Papua Harus Tahu Persoalan Tanah Papua
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) bersama Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (kedua kiri), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (ketiga kiri), Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap (kedua kanan) dan (Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani pada acara seminar nasional yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Rabu (16/10/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / RSAT Kamis, 17 Oktober 2019 | 11:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati Biak Numfor, Papua, Herry Ario Naap menitipkan pesan kepada Jokowi agar memilih menteri yang mewakili Papua benar-benar orang Papua asli dan tinggal di Papua. Menurut Herry, menteri dari Papua harus benar-benar memahami persoalan di tanah Papua.

"Titipan saya ke Pak Presiden, jangan membawa Papua cuma mengatasnamakan pernah tinggal di Papua. Harus benar-benar orang Papua, tinggal di Papua, dan mengetahui kondisi real Papua," ujar Herry di sela-sela acara seminar publik bertajuk "Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045" di Ballroom Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Herry enggan menyebutkan atau merekomendasikan nama tokoh Papua yang layak menjadi menteri kabinet. Namun, dia yakin dengan hak prerogatif Presiden dan kerja timnya, sudah menjajaki sejumlah tokoh Papua untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan.

"Kabinet itu hak prerogatif presiden untuk menentukan, yang pastinya untuk merekrut seseorang masuk dalam kabinet tidak mungkin serta merta, tentunya dengan berbagai pertimbangan dan kajian, dan itu adalah kewenangan bapak presiden," ungkap Herry.

Menurut Herry, menteri yang berasal dari Papua nantinya bukan hanya bekerja sesuai dengan pos kementeriaannya. Tetapi juga bisa memberikan masukan kepada Jokowi terkait upaya mengatasi persoapan di Papua.

Lebih lanjut, dia berharap para menteri Jokowi termasuk yang berasal dari Papua merupakan orang yang peka terhadap aspirasi rakyat dan kebijakan presiden. Selain itu, kata dia, para menteri Jokowi merupakan sosok yang mempunyai kemampuan eksekusi dan menerjemahkan secara konkrit instruksi Presiden Jokowi.

"Anggota kabinet Jokowi harus mampu menerjemahkan apa yang sudah disampaikan dan diperintahkan seorang pemimpin negara. Kabinet harus peka dan siap untuk melaksanakan apa yang menjadi instruksi pak Jokowi," terang Herry.

Herry juga mengakui pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi sudah bekerja dengan baik dan mempunyai perhatian lebih kepada tanah Papua. Jokowi, kata dia, merupakan presiden yang banyak datang ke Papua, kurang lebih 8 kali mengujung Papua dan tidak takut pergi ke tempat-tempat yang berbahaya.

Yang perlu dievaluasi oleh Jokowi, kata dia, adalah kabinet yang lambat mengeksekusi perintah Jokowi.

"Contohnya, Jokowi hadir di masyarakat, jalan di pasar, dan bertemu mama-mama yang berjualan, oh saya akan bangun pasar di sini. Tahun depan saya bangun pasar di Biak untuk mama-mama Papua. Namun, sudah sampai 2-3 tahun pasarnya tidak pernah terealisasi, ini kan menurut saya bukan salahnya Pak Jokowi," pungkas Herry.



Sumber: Suara Pembaruan