Ini Lima Program Prioritas Jokowi Periode Mendatang

Ini Lima Program Prioritas Jokowi Periode Mendatang
Presiden Joko Widodo tiba pada sidang paripurna MPR pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Hotman Siregar / Lenny Tristia Tambun / AO Minggu, 20 Oktober 2019 | 16:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima program prioritas yang akan dilakukannya bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan. Lima program prioritas itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato pertama setelah pelantikan sebagai Presiden untuk periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita," kata Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan, kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Selain itu, juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, dan yang mendongkrak lapangan kerja baru. Infrastruktur juga akan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

"Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar," kata Presiden.

UU yang dimaksud adalah UU tentang Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Menurut Presiden, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Bahkan, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, kata Jokowi, penyederhanaan birokrasi akan terus lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja akan diprioritaskan.

"Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Presiden juga menegaskan, dirinya meminta para menteri, pejabat, dan birokrat untuk serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, Jokowi menegaskan tidak akan memberi ampun. "Saya pastikan, pasti saya copot," ujarnya.

Terakhir, program kelima, adalah transformasi ekonomi. Presiden menjelaskan, yang dimaksud adalah bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. "Ini demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan