Pembangunan Infrastruktur di Papua Timbulkan Dampak Sosial

Pembangunan Infrastruktur di Papua Timbulkan Dampak Sosial
Tokoh Pemuda Papua, Methodius Kosas (kiri) memaparkan sejumlah permasalahan di Papua dalam Seminar Nasional bertema "Jalan Damai Penyelesaian Konflik Di Papua" di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / JEM Senin, 21 Oktober 2019 | 15:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam periode pertama pemerintahannya telah memprioritaskan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Salah satunya dengan terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun demikian, upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi seolah tidak berpengaruh pada proses perdamaian di Papua. Belakangan, di Papua sendiri sempat bergejolak dan mengakibatkan kekacauan di sejumlah daerah.

Ketua Tim Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, menjelaskan, dalam dinamikanya, pembangunan infrastuktur di Papua cukup berhasil dilaksanakan. Namun demikian, upaya tersebut tentunya juga harus memperhatikan dampak sosial yang timbul.

"Pembangunan infrastruktur di Papua cukup berhasil. Tetapi juga harus diperhatikan dampak sosial. Selalu ada dampak perubahan sosial yang negatif maupun positif," kata Adriana Elisabeth, dalam Seminar Nasional bertema "Jalan Damai Penyelesaian Konflik di Papua" di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Saat ini, dicontohkan Adriana, pembangunan infrastruktur di Papua tentunya sudah sangat membantu mobilitas warganya. Masyarakat Papua kini sudah semakin mudah menjual hasil bumi ke pasar-pasar yang ada.

"Selalu ada dampak perubahan sosial yang negatif maupun positif. Perubahan positif, penduduk Papua bisa menjual hasil bumi dengan mudah. Perubahan negatif, perbaikan infrastruktur mempermudah peredaran miras," ujarnya.

Dijelaskan, untuk selesaikan Papua, ada tiga resolusi konflik yang bisa dilakukan. Pertama terkait manajemen konflik, pencegahan konflik, dan transformasi konflik.

"Manajemen konflik penting mengurangi masalah perbedaan pemahaman Papua, mengurangi kesalahpahaman, menganalisa faktor yang melemahkan proses perdamaian. Harmonisasi pendekatannya melalui dialog dan pendekatan pembangunan, hukum, dan polkam," kata Adriana.

Kemudian, terkait pencegahan konflik yang harus dijadikan pendekatan adalah keamanan manusia, membangun kohesi sosial (mencegah konflik antarwarga papua), pemberdayaan secara inklusif, dan ketahanan nasional (evaluasi regulasi, penguatan kelembagaan, koordinasi dan sinergi).

"Transformasi konflik, yakni mengubah potensi negatif menjadi positif. Pendekatan pada proses dan perubahan atau perbaikan setiap aspek. Proses jangka panjang, multitrack dan inklusif melalui pemberdayaan generasi muda, pemberdayaan perempuan dan lain-lain," ucapnya.

Di samping itu, harmonisasi aturan kelembagaan dan pendekatan terintegrasi juga sangat penting dilakukan di Papua. Kemudian, evaluasi dan penataan pendekatan keamanan negara dan pendekatan keamanan manusia.

Tokoh Pemuda Papua, Methodius Kosas, menjelaskan, situasi yang terjadi kondisi di Papua sudah dilihat dari beberapa tahun yang diwarnai kekerasan. Padahal, masyarakat di Papua merupakan sebuah agen perubahan untuk masa depan.

"Adanya luka batin kepercayaan yang dialami oleh masyarakat Papua, yang merupakan metode pendekatan, seperti pendekatan budaya, religius, humanistik dan pendekatan personal. Ini merupakan permasalahan yang sedang terjadi di Papua," ucapnya.

Ketua Program Studi Hubungan Internasional USNI, Pradono Budi Saputro, menuturkan, Papua resmi bergabung dengan NKRI setelah diadakannya Pepera (Penentuan pendapat rakyat) pada tahun 1969. Hasil tersebut dikukuhkan dengan resolusi PBB 2504. Tidak semua kelompok puas dengan hasil Pepera tersebut salah satunya adalah kelompok yang bernama OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Seterusnya dengan adanya NGO yang mengatasi isu Papua yaitu Melanessia Sparehard Group (MSG) dan adanya WLMP yang merupakan organisasi non pemerintah yang telah disahkan oleh PBB untuk mengatasi isu permasalahan HAM yang ada di Papua.

"Indonesia sebagai negara anggota observer WLMP dan MSG untuk mengatasi permasalahan yang ada Papua dengan cara melakukan Diplomasi Persuasif," kata Pradono Budi Saputro.



Sumber: Suara Pembaruan