Menteri Bidang Ekonomi Diharapkan Bukan dari Parpol

Menteri Bidang Ekonomi Diharapkan Bukan dari Parpol
Ilustrasi Kabinet ( Foto: Beritasatu.com )
Herman / JAS Senin, 21 Oktober 2019 | 22:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras mengungkapkan, di tengah realitas politik yang ada saat ini, besar kemungkinan partai politik (parpol) akan “memaksa” Presiden Jokowi untuk menempatkan kadernya di posisi strategis ekonomi.

Hal ini menurutnya memang sulit dihindari. Tetapi apabila Jokowi serius ingin membawa Indonesia menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap, menteri-menteri di bidang ekonomi wajib diisi oleh kalangan profesional, bukan yang berafiliasi dengan parpol karena rentan bersinggungan dengan kepentingan kelompoknya.

“Idealnya posisi menteri di bidang ekonomi berasal dari kalangan profesional, bukan dari parpol. Kalau dipaksakan dari parpol, hasilnya sudah bisa dilihat pada Kabinet Kerja periode pertama," kata kata Izzudin Al Farras, di peluncuran buku “Menuju Indonesia Emas” yang ditulisnya Faisal Basri bersama Haris Munandar, di Jakarta, Senin (21/10/2019).

"Apa yang ditargetkan ternyata jauh dari harapan. Contohnya Menteri Pedagangan, banyak kebijakan impor yang tidak tepat seperti impor beras, bawang, dan seterusnya. Begitu juga dengan Menteri Perindustrian, hanya bisa make-up berupa Making Indonesia 4.0, sementara di sisi lain kinerja industri masih di bawah PDB. Deindustrialisasi terus terjadi,” 

Posisi strategis di bidang ekonomi yang menurutnya harus diisi oleh kalangan profesional antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Menteri Perdanganan dan Menteri Perindustrian yang rencananya akan dilebur menjadi satu.

“Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini sangat berat. Selain kondisi perekonomian global yang masih mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi kita juga masih stagnan di angka 5 persen. Neraca perdagangan juga masih terus defisit. Masalah ini hanya bisa diselesaikan bila kementerian strategis di bidang ekonomi diisi oleh orang-orang yang profesional dan memang punya kemampuan di bidangnya. Bila diisi oleh kader parpol karena bagi-bagi jatah, taruhannya akan sangat besar,” kata izzudin.

Sementara itu menurut ekonom senior Faisal Basri, kalau pun menteri Kabinet Kerja 2 diisi oleh kader parpol, orang yang dipilih harus punya kemampuan untuk memimpin kementerian tersebut.

“Saya tidak mempermasalahkan apakah menteri tersebut dari partai politik atau bukan, yang penting orangnya memang kredibel. Rekam jejaknya bagus, itu saja. Orang partai banyak yang bagus, kalangan profesional juga banyak yang korupsi. Jadi jangan dipilah-pilah apakah dari parpol atau bukan, yang penting dia kredibel,” kata Faisal.



Sumber: BeritaSatu.com