Usai Dilantik Presiden, Bintang Puspayoga Pimpin Rapat Perdana

Usai Dilantik Presiden, Bintang Puspayoga Pimpin Rapat Perdana
Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Foto: Humas Kementerian PPPA.)
Dina Manafe / WBP Rabu, 23 Oktober 2019 | 20:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah resmi dilantik Presiden menjadi menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) periode 2019-2024, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang lebih dikenal Bintang Puspayoga langsung mendatangi kantor Kementerian PPPA. Disambut para deputi, staf ahli menteri, dan pegawai, Bintang yang piawai bermain tenis meja ini mempimpin rapat perdana dengan sekretaris kementerian serta para deputi, Rabu (23/10/2019).

Dalam rapat tersebut, Bintang menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara khusus, Kementerian PPPA akan memberdayakan perempuan dalam kewirusahaan. Selain itu, tidak boleh kerja monoton. Pejabat Kementerian PPPA harus punya inovasi dan kreativitas.

“Ketika kita ingin memberdayakan perempuan di bidang kewirausahaan, banyak K/L yang bisa kita ajak koordinasi dan bersinergi, di antaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,” kata Bintang Puspayoga.

Secara umum, Bintang menyampaikan tiga pesan penting dari Presiden Jokowi. Pertama, di semua kementerian dan lembaga tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Kedua, harus kerja keras dan kerja cepat. Ketiga, jangan sekali-kali bekerja monoton, harus ada inovasi dan kreativitas dengan situasi dan kondisi yang ada.

Presiden juga menekankan pentingnya permasalahan terkait pekerja anak, melaksanakan kegiatan yang mendorong peran ibu dalam pendidikan, menurunkan angka kekerasan, dan mencegah perkawinan anak. Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kementerian PPPA dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga lain, termasuk Polri.

“Saya yakin betul, dengan bekerja sama dan bersinergi kita akan memiliki kekuatan dan energi yang lebih besar, efektif, dan efisien. Kita harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang kita laksanakan betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Bintang Puspayoga.

Bintang juga mengaku sebelumnya ia pernah berkecimpung di dunia birokrasi, tepatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang perekonomian. Namun, ia mengatakan tidak akan berhenti belajar dan berjuang dalam menangani isu PPPA, tentunya dengan menjalin sinergi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, Kementerian PPPA, media dan LSM.

“Bagi saya tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa asal ada keinginan. Saya memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa kita bisa bekerja maksimal. Saya ingin terus menambah wawasan dan kemampuan saya terkait amanah yang telah diberikan demi memajukan kementerian ini,” kata Bintang Puspayoga.

Menurut Bintang, Kementerian PPPA perlu bergandengan tangan dengan kementerian/lembaga lain juga LSM yang bisa menjadi mitra kita dalam menangani isu perempuan dan anak. Ia menyampaikan apresiasi kepada media yang dinilainya punya peran penting dalam menanggulangi permasalahan perempuan dan anak. “Harus menjalin hubungan baik dengan media karena mereka adalah mitra baik. Mereka berada langsung di lapangan dan mungkin lebih paham terhadap permasalahan terkait perempuan dan anak,” kata Bintang Puspayoga.

Bintang Puspayoga menggantikan Yohana Yembise yang menjabat selama 2014-2019. Bintang Puspayoga merupakan istri mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, AA Gede Ngurah Puspayoga. Sebelum dipercaya menjadi Menteri PPPA, Bintang adalah PNS di Setda Kota Denpasar. Bintang juga diketahui pernah menjabat sebagai penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi dan UKM. Perempuan kelahiran Bali, 24 November 1968 ini juga tercatat sebagai Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Ketua Bidang II Penggeral PKK serta Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Besar OASE Kabinet Kerja.

Dia sempat menjabat sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMS) Bali periode 2015-2019. Juga salah satu dari delapan pejabat Eselon II Pemkot Denpasar dari hasil lelang dan dilantik sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Denpasar.



Sumber: Suara Pembaruan