Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi: Tidak Ada Visi Misi Menteri

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi: Tidak Ada Visi Misi Menteri
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath/Novy Lumanaw / CAH Kamis, 24 Oktober 2019 | 10:42 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM). Sidang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

“Sidang paripurna pertama pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Terutama yang akan kita kerjakan. Kerja-kerja besar yang akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan,” kata Jokowi saat membuka sidang.

Pada kesempatan itu, Jokowi menegaskan, para anggota KIM sepatutnya menjalankan visi misi presiden dan wakil presiden. Jokowi tidak menginginkan ada pembantunya di kabinet yang justru menerapkan visi misi tersendiri.

“Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Tolong dicatat. Dalam lima tahun lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham. Jadi, setiap rapat, baik paripurna, ratas (rapat terbatas), rapat internal, itu ada sebuah payung hukum,” tegas Jokowi.

Jokowi pun menyebut, “Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silakan ramainya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan.”

Apabila terjadi perubahan dan kondisi tertentu, menurut Jokowi, maka persoalan itu dibawa lagi di rapat internal atau ratas. Jokowi juga menekankan pentingnya kerja sama. Menurut Jokowi, menteri tidak bisa mementingkan ego sektoral.

“Kerja kita adalah kerja tim. Bukan kerja menteri per menteri. Bukan kerja sektoral. Ini membangun sebuah negara besar, enggak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri. Dikoordinasi oleh para menko (menteri koordinator),” ucap Jokowi.

Jokowi menambahkan, menteri-menteri harus hadir jika diundang rapat oleh menko. “Bagaimana kita bisa mengonsolidasikan, koordinasi, (kalau) diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garisbawahi. Sekali lagi, kerja tim,” imbuh Jokowi.

Jokowi juga menuturkan, Indonesia terlalu banyak regulasi dan aturan. Mulai dari undang-undang (UU), peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen), termasuk regulasi lain di daerah. Jokowi mengaku sudah mengingatkan itu berkali-kali.

Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian untuk melihat kembali payung hukum di daerah yang tumpang tindih. Jokowi memerintahkan dalam waktu sebulan regulasi yang menghambat pelayanan masyarakat dan dunia usaha untuk diinventarisir.

“Mendagri tolong digaris bawahi. Perda (peraturan daerah), pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya. Hal-hal yang menghambat ingin kita hapuskan, sehingga kita bekerja cepat,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan salah satu tujuan utama pemerintahannya lima tahun ke depan yaitu menyangkut lapangan kerja. “Gol besar pekerjaan kita adalah penciptaan lapangan kerja, karena ini yang dibutuhkan, diinginkan oleh masyarakat. Jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten, kota yang tidak mengerti masalah ini,” ujar Jokowi.

 



Sumber: Suara Pembaruan, Investor Daily