DPD Dorong Pilkada 2020 Gunakan Sistem E-Rekap
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPD Dorong Pilkada 2020 Gunakan Sistem E-Rekap

Jumat, 25 Oktober 2019 | 19:03 WIB
Oleh : Robertus Wardi / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Pilkada serentak tahun 2020 direncanakan akan dilakukan tanggal 23 September 2020. Ada 270 daerah yang akan menggelar pilkada yang terdiri atas 9 propinsi, 224 bupati dan 37 wali kota.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong Pilkada 2020 menggunakan sistem E-Rekap. Sistem itu memanfaatkan komputer, laptop atau ponsel dalam merekapitulasi atau menghitung suara. Penerapan sistem tersebut bisa menghemat biaya pilkada karena menghapus rekapitulasi berjenjang seperti terjadi selama ini.

"Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetap dilakukan perhitungan manual. Hasil perhitungan manual sebagai bukti hukum proses pilkada," kata anggota Komite I DPD Abraham Paul Liyanto di gedung DPD, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

Ia menjelaskan setelah perhitungan manual di TPS, suara hasil Pilkada langsung diinput ke komputer atau laptop. Formulir C 1 yang menunjukkan hasil perhitungan juga harus difoto. Setelah itu, keduanya dikirim secara online ke KPUD Kabupaten atau Kota. Untuk Pilkada Gubernur, keduanya langsung dikirim ke KPUD Propinsi.

"Model ini menghapus rekapitulasi berjenjang yang lama dan rawan kecurangan," jelas senator dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Dia mengakui sistem tersebut seperti sistem Situng KPU yang digunakan pada Pemilu 2019. Namun sistem itu belum diakui karena belum diatur melalui Undang-Undang (UU). DPD akan menginisiasi revisi UU Pilkada untuk mengakomodasi penerapan E-Rekap.

"Proses ini akan menghemat anggaran karena tidak lagi membayar tenaga untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kemudian masyarakat bisa langsung mendapatkan hasil Pilkads karena perhitungannya bersifat online," tutur Abraham yang sudah tiga periode menjadi anggota DPD RI dari Propinsi NTT.

Dia menegaskan penerapan E-Rekap adalah langkah awal sebelum pemilu maupun pilkada menggunakan sistem elektronik atau E-Voting. Jika E-Rekap sukses, peralihan pemilu atau Pilkada ke sistem E-Voting akan mudah.

Namun dia mengkaui penerapan sistem E-Voting tidak mudah dilakukan karena sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih lemah. Pengoperasian sistem tersebut membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan tersendiri karena tidak semua orang bisa menjalankan apilikasi E-Voting.

Di sisi lain, infrastuktur jaringan dan teknologi belum semuanya sampai ke kampung-kampung. Jaringan internet lebih banyak baru terpasang di kota-kota besar.

"Untuk Pilkada 2020, tahap awal penerapan sistem elektonik melalui E-Voting mungkin untuk kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Karena jaringan listrik sudah lancar. Tetapi E-Rekap sudah harus dipakai pada Pilkada 2020 dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Mudah kok itu. Bisa kirim lewat HP, sudah selesai. Kalau sistem E-Voting memang rumit," tutup Abraham.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mendukung penerapan E-Rekap. Ia tegaskan sudah saatnya Indonesia memakai teknologi dalam pelaksanaan pemilu. Hal itu agar bisa mengurangi biaya pemilu atau pilkada.

"Kemarin pas Pemilu 2019, KPU kan punya sistem Situng. Itu kan seperti sistem E-Rekap. Sistem itu aja diperbaharui dan ditingkatkan kualitasnya biar lebih baik," tuturnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Soal Wamenham, Prabowo: Bagus, Bagus

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan "bagus" ketika menilai Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono.

POLITIK | 25 Oktober 2019

Tunjuk 12 Wamen, Jokowi Ingin Kerja Cepat

Perintah presiden harus kerja keras kerja cepat, maka memang perlu ada backup.

POLITIK | 25 Oktober 2019

Basuki: Wamen Wempi untuk Indonesia Timur

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Wakil Menpupera John Wempi Wetipo akan lebih fokus pada pembangunan kawasan Indonesia bagian timur.

POLITIK | 25 Oktober 2019

Jokowi Optimistis Kehadiran Wamen Perkuat Kabinet

Presiden Joko Widodo optimistis bahwa kehadiran wamen akan semakin memerkuat Kabinet Indonesia Maju.

POLITIK | 25 Oktober 2019

Soal Radikalisme, Gus Yaqut: Tugas Ansor Kini Ringan

Gus Yaqut memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang memberikan penekanan dan perhatian serius terhadap masalah berkembangnya radikalisme di masyarakat.

POLITIK | 25 Oktober 2019

Keberadaan Wakil Menteri Dinilai Positif

Menteri yang mempunyai wamen semakin mudah mengawasi birokrasi.

POLITIK | 25 Oktober 2019

Jokowi Sebut Angela Pintar Promosi

Jokowi memberi tugas kepada Angela untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia.

POLITIK | 25 Oktober 2019

PAN Pertanyakan Pengangkatan Wakil Menteri

Apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas eselon di pemerintahan.

POLITIK | 25 Oktober 2019

PKS Tunjuk Aboebakar Alhabsyi Jadi Ketua MKD DPR

Kursi pimpinan di AKD, seperti Wakil Ketua Komisi I, akan tetap ditempati Abdul Kharis. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi IX dipercayakan kepada Anshori Siregar.

POLITIK | 25 Oktober 2019

Angela Siap Kerja Cepat, Kreatif, Efisien, dan Berdampak Besar

Meski baru berusia 32 tahun dan menjadi anggota kabinet termuda, Angela memastikan dirinya berkompeten mengisi jabatan tersebut.

POLITIK | 25 Oktober 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS