Kementerian Legislasi Nasional Harus Dibentuk
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kementerian Legislasi Nasional Harus Dibentuk

Minggu, 27 Oktober 2019 | 11:28 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian khusus legislasi nasional sepatutnya segera dibentuk. Pemerintah dan DPR perlu mengagendakan melakukan revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Fahri Bachmid dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Minggu (27/10/2019).

“UU Kementerian Negara harus direvisi. Khususnya ketentuan pasal 5 ayat (4) mengenai uraian tentang urusan pemerintahan negara, agar ditambah termasuk meliputi urusan legislasi nesional,” kata Fahri.

Fahri pun menyebut, “Pasal 15 yang menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 paling banyak 34 ini segera direvisi untuk menambah satu kemeterian khusus urusan legislasi nasional.”

Menurut Fahri, kementerian khusus legislasi sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk penataan problem legislasi nasional. Wajib direalisasi dengan baik dalam rangka menuju pembangunan hukum yang berkelanjutan yang bersendikan prinsip negara demokrasi konstitusional,” ucap Fahri.

Salah satu tugas kementerian atau lembaga legislasi nasional yaitu mengonsolidasikan berbagai informasi maupun data kebutuhan serta akan berlakunya norma suatu perundang-undangan. Dengan begitu, memudahkan aspek evaluasi dari keberlakuan norma hukum tersebut.

Lembaga dimaksud juga harus diberikan kewenangan untuk mengajukan usul perubahan serta pencabutan UU tertentu, serta rekomendasi pengubahan draf peraturan perundang-undangan. Kementerian ini juga diperlengkapi dengan bidang riset, monitoring serta evaluasi.

Khususnya terhadap seluruh jenis peraturan perundang-undangan yang berbasis informasi teknologi. Artinya ada semacam audit norma hukum yang berlaku, dan ada metode mitigasi terhadap keberlakuan norma tertentu ditengah masyarakat.

Kementerian atau lembaga urusan legislasi terbentuk nantinya diharapkan akan menjadi koordinator terhadap semua kementerian dan lembaga terkait. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dihapus.

“Biar semua lembaga-lembaga itu dilikuidasi saja dan dikonsolidasikan ulang ke kementerian/lembaga urusan legislasi nasional, nantinya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” tegas Fahri.

Fahri menilai, “Secara teknis selama ini Kemkumham hanya memiliki satu direktorat yang mengurus seluruh peraturan perundang-undangan. Secara teoritik sangat mustahil dapat menyelesaikan beban berat mengurus dan menata aspek regulasi secara nasional.”

Fahri mengatakan, penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan sangat dibutuhkan. Hal itu sebagaimana UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Telah secara tegas diperintahkan untuk membentuk suatu kementerian khusus urusan legislasi. Hal ini dapat disimak pada ketentuan norma pasal 99A UU 15/2019. Dengan demikian maka menjadi penting dan urgent untuk mempersiapkan pembentukan kementerian khusus legislasi nasional,” kata Fahri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

KPU Berupaya Rasionalisasikan Anggaran Pemilu 2024

KPU mengatakan akan berupaya merasionalisasikan anggaran Pemilu 2024 dengan menyisir anggaran yang dapat ditekan.

POLITIK | 25 September 2021

Legislator Demokrat Nilai Anggaran Pemilu 2024 Usulan KPU Sudah Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun Rp 26,2 triliun untuk Pilkada yang diusulkan KPU rasional.

POLITIK | 24 September 2021

Sosok Azis Syamsuddin yang Jadi Tersangka dan Ditangkap KPK

Saat ditangkap KPK, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR yang dijabatnya sejak Oktober 2019.

POLITIK | 24 September 2021

Gandeng Milenial, PKP Optimistis Melaju ke Senayan

PKP menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

POLITIK | 24 September 2021

Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Golkar Siapkan Penggantinya Sebagai Wakil Ketua DPR

Golkar menunggu pengumuman KPK terkait status Azis Syamsuddin. Jika Azis ditetapkan tersangka dan ditahan Golkar menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR

POLITIK | 24 September 2021

Sufmi Dasco Akui Berkomunikasi dengan Azis Syamsuddin Sebelum Rapat Paripurna

Sufmi Dasco Ahmad mengaku berkomunikasi dengan Azis Syamsudin sebelum Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (21/9/2021)

POLITIK | 24 September 2021

Pimpinan DPR Serahkan Kasus Azis Syamsuddin Sesuai Prosedur Hukum

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR menyerahkan kasus Azis Syamsuddin diproses sesuai dengan prosedur hukum

POLITIK | 24 September 2021

MFI Serahkan Draf Naskah RUU Farmasi dan Apoteker ke Baleg DPR

Masyarakat Farmasi Indonesia menyerahkan draf dan naskah akademik RUU Farmasi dan Praktik Keapotekeran ke Badan Legislasi DPR RI.

POLITIK | 24 September 2021


Pengamat Dukung Jadwal Pemungutan Suara Pilpres 2024 Usulan KPU

Peneliti Populi Center Usep S Ahyar mendukung jadwal pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diusulkan KPU, yakni pada Februari atau Maret 2024.

POLITIK | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Hari Tani Nasional, Refleksi Kinerja Positif Pertanian Indonesia

Hari Tani Nasional, Refleksi Kinerja Positif Pertanian Indonesia

NASIONAL | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings