Lembaga Urusan Legislasi Nasional Cegah Tumpang Tindih Regulasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Lembaga Urusan Legislasi Nasional Cegah Tumpang Tindih Regulasi

Minggu, 27 Oktober 2019 | 11:51 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga urusan legislasi nasional perlu segera dibentuk. Badan tersebut nantinya bertugas mengelola regulasi mulai tahapan perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi, termasuk peninjauan dan rekomendasi revisi.

Demikian dikemukakan pakar hukum tata negara Fahri Bachmid dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Minggu (27/10/2019). Menurut Fahri, lembaga atau badan legislasi nasional dapat mencegah tumpang tindih regulasi. Selain itu, mengendalikan obesitas serta hiper regulasi yang semakin tidak terkendali dan komplek.

“Bisa lakukan penyederhanaan ribuan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis yang secara konvensional berdasarkan sistem ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme peradilan tata negara semisal uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi), belum menyelesaikan masalah, karena tidak mungkin menjangkau berbagai regulasi sampai level bawah dan teknis,” ucap Fahri Bachmid.

Fahri menyatakan, badan tersebut idealnya diberikan mandat konstitusional penanganan urusan pembangunan hukum mulai hulu sampai hilir. Praktik yang sama dilakukan beberapa negara seperti The Office Information and Regulatory Affairs (OIRA) di Amerika Serikat, The Office of Best Practice Regulation (OBPR) di Inggris, dan Cabinet Legislation Bureau (CLB) di Jepang.

Berikutnya, Ministry of Government Legislation (MoLeg) pada Korea Selatan, serta The Office of Best Practice Regulation di Australia. Gagasan pembentukan lembaga legislasi ini pada 2012 pernah di rekomendasikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sepanjang berkaitan dengan pembenahan komprehensif peta regulasi di Indonesia.

“Atensi dan gagasan pembenahan problem regulasi secara hukum telah didebatkan sejak lama,” ungkap Fahri Bachmid.

Fahri menyatakan, problem hukum inkonsistensi dan disharmoni peraturan perundang-undangan bukan saja dalam konteks materil yang sangat rumit, melainkan aspek birokrasi pembentukan perundang-undangan telah menjadi masalah tersendiri. Contohnya banyaknya pintu yaitu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Selanjutnya lewat Sekretariat Kabinet, hingga Badan Legislasi DPR. Semuanya berurusan dengan legislasi, sehingga secara teknis ketatanegaraan, sangat sulit untuk dapat mengendalikan obesitas dan hiper regulasi secara sistemik sesuai logika dan ilmu perundang undangan. Setiap lembaga berlomba membentuk perundang-undangan.

“Seolah setiap persoalan bangsa hanya dapat diatasi dengan memproduksi undang-undang, tanpa melihat hasil guna dan berdaya guna. Ini yang menjadi masalah,” tegas Fahri Bachmid.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021

Heboh Penghasilan Anggota DPR, Sahroni: Ada Pertanggungjawaban ke Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan gaji maupun tunjangan yang diterima anggota DPR, wajib dipertanggungjawabkan ke negara.

POLITIK | 17 September 2021

Penambahan Masa Jabatan Presiden, Titi Anggraini: Gagasan Ahistoris

Titi Anggraini menilai penambahan masa jabatan presiden merupakan gagasan ahistoris.

POLITIK | 17 September 2021

Presiden PKS: Duet Anies-Sandi Adalah Keniscayaan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan duet Anies-Sandi adalah sebuah keniscayaan dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Denny Indrayana: Pandemi Bukan Momentum Tepat Mengubah Konstitusi

Denny Indrayana menegaskan pandemi bukan momentum untuk mengubah konstitusi.

POLITIK | 17 September 2021

Selesaikan Batas Negara RI-Malaysia, Hadi Prabowo Terima Penghargaan

Hadi Prabowo menerima penghargaan dari Menko Polhukam Mahfud MD, karena dianggap berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian batas negara RI-Malaysia.

POLITIK | 17 September 2021

Dukung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024, M Qodari: Indonesia Akan Maju

M Qodari optimistis Indonesia akan maju apabila Jokowi-Prabowo berpasangan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Saksi Kubu Moeldoko Dukung AHY Sebagai Ketum Partai Demokrat

Saksi dari kubu Moeldoko dihadirkan dalam sidang gugatan terhadap kepengurusan Partai Demokrat dengan ketua umum (ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 17 September 2021

Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang Akan Digelar 10 Oktober 2021

Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar pada 10 Oktober 2021.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Ayo Melangkah Sebanyak Ini untuk Peluang Umur Panjang, Jangan Berlebih

Ayo Melangkah Sebanyak Ini untuk Peluang Umur Panjang, Jangan Berlebih

KESEHATAN | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings