Pengangkatan 12 Wamen Dinilai Terburu-buru

Pengangkatan 12 Wamen Dinilai Terburu-buru
Presiden Joko Widodo, bersama Wakil Presiden KH. Ma’aruf Amin memberikan selamat kepada wakil-wakil menteri Kabinet Indonesia Maju usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 25 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / YUD Senin, 28 Oktober 2019 | 09:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat dan melantik 12 wakil menteri (wamen) di awal masa kerja Kabinet Indonesia Maju menuai kritik. Hal ini mengingat sistem presidensial dalam UUD 1945 menegaskan menteri yang berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, pengangkatan Wamen di awal masa jabatan kabinet juga tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Aturan itu menyebutkan pengangkatan Wamen sifatnya fakultatif dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus maka Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono kepada SP, Senin (28/10/2019).

Dijelaskan Bayu, suatu kementerian membutuhkan Wamen baru dapat diketahui setelah berjalannya kabinet dalam jangka waktu tertentu. Dikatakan setelah kabinet bekerja Presiden akan mengevaluasi dan mengetahui beban kerja Menteri tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan ternyata sudah berlebihan sehingga perlu didukung oleh adanya Wamen.

"Tujuan pengangkatan Wamen di suatu kementerian dimaksudkan untuk meringankan beban kerja berlebihan dari satu Menteri di kementerian tertentu. Dengan demikian, seluruh target Presiden di kementerian tersebut dapat tercapai tepat waktu," paparnya.

Bayu menyatakan, pengangkatan 12 wamen lebih kental nuansa bagi-bagi kekuasaan dibandingkan kebutuhan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Hal ini terkonfirmasi karena Wamen yang diangkat Presiden mayoritas adalah dari Parpol pendukung dan relawannya saat Pemilu yang lalu.

"Padahal maksud awal pembentuk UU Kementerian Negara saat mengatur jabatan Wamen adalah diproyeksikan untuk kalangan profesional, mengingat jabatan menteri diasumsikan mayoritas sudah diisi oleh kalangan Parpol," ungkapnya.

Tak hanya itu, Bayu menilai langkah Presiden mengangkat 12 wamen ini sebagai bentuk inkonsistensi atas janji pemerintahan yang sederhana, ramping namun kaya fungsi dan bekerja cepat. Janji tersebut berulang kali disampaikan Jokowi. Dalam pidato usai dilantik pada 20 Oktober yang lalu, misalnya, Jokowi menyatakan bakal melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran karena birokrasi yang ada saat dianggap terlalu gemuk. "Bahkan Presiden juga menyatakan eselonisasi harus disederhanakan dari 4 eselon cukup menjadi 2 level eselon saja," katanya.

Bayu khawatir, pengangkatan Wamen secara besar-besaran ini menjadi bom waktu mengingat keberadaan wamen tidak selalu akan berkorelasi dengan peningkatan kinerja suatu kementerian. Sebaliknya, keberadaan wamen justru berpotensi menimbulkan matahari kembar kepemimpinan di suatu kementerian, apalagi jika Menteri dan Wamennya berasal dari Parpol yang berbeda.

"Alih-alih mengefektifkan kinerja kementerian adanya persaingan perebutan pengaruh antara Menteri dan Wamen justru membahayakan soliditas kabinet dan membuat presiden sibuk dan habis waktu untuk mengurus konflik dalam kabinet dibandingkan fokus melayani kepentingan publik," paparnya.



Sumber: Suara Pembaruan