Kesalahan E-Budgeting, Anies: Masalah Dikoreksi Bukan Diramaikan

Kesalahan E-Budgeting, Anies: Masalah Dikoreksi Bukan Diramaikan
Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI untuk tahun 2020 sebesar Rp 4,26 juta per bulan. ( Foto: Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun )
Ahmad Salman / AIS Minggu, 3 November 2019 | 18:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi polemik anggaran tak wajar di RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Munculnya anggaran berlebih untuk lem serta bolpoin merupakan kesalahan dari sistem e-budgeting lama.

“Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu tak bisa dibedakan ini adalah kemalasan ini, keteledoran, atau ini adalah titipan,” ucap Anies di Jakarta, Ahad (3/11/2019).

Anies menambahkan Pemprov DKI telah mengetahui adanya anggaran aneh ini sejak tahun lalu. Namun Pemprov DKI akan segera memperbaiki kesalahan ini melalui sistem e-budgeting baru yang telah diperbaharui. Sistem ini akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Kita mengetahui ini sejak tahun lalu. Tapi kami ini di pemerintahan masalah ya dikoreksi bukan diramaikan,” jelas Anies.

Sebelumnya anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana mempersoalkan adanya anggaran pembelian lem sebesar Rp 82 miliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Anggaran ini dinilai tak wajar besarannya dan diduga nilainya telah di mark-up.



Sumber: BeritaSatu TV