Tidak Terbitkan Perppu KPK, Sikap Jokowi Dinilai Tepat dan Konstitusional
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tidak Terbitkan Perppu KPK, Sikap Jokowi Dinilai Tepat dan Konstitusional

Selasa, 5 November 2019 | 12:08 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AMA

Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap konstitusional, meskipun tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK. Presiden Jokowi sudah tepat karena tidak ada situasi kegentingan memaksa yang mengharuskan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Sikap Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu merupakan sikap yang konstitusional oleh karena tidak ada situasi kegentingan memaksa yang menjadi syarat penerbitan Perppu,” ujar Petrus di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Petrus mengatakan, syarat kegentingan memaksa menurut UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan MK No.138/PUU/VII/2009 sebagai dasar dikeluarkannya Perppu KPK tidak terpenuhi. Termasuk, tidak terpenuhinya syarat obyektif yang mengharuskan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK No.138/PUU/VII/2009.

Dalam putusan MK disebutkan tiga syarat objektif untuk menerbitkan Perppu. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU-nya tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat UU secara biasa karena akan memerlukan waktu yang lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

“Jadi, Presiden Jokowi tidak boleh didesak-desak untuk terbitkan Perppu KPK. Pihak-pihak yang mendesak Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perppu adalah pihak yang hendak melanggar konstitusi karena syarat kegentingan memaksa menurut UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, dan putusan MK No.138/PUU/VII/2009 tidak terpenuhi,” tandas Petrus.

Petrus menilai, sejumlah pihak keliru jika menganggap desakan sekelompok orang dan demonstrasi mahasiswa sebagai parameter kegentingan memaksa. Dia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tindakan siapapun harus berdasarkan hukum termasuk Presiden dalam menerbitkan Perppu.

“Pemberantasan korupsi tidak berada dalam kondisi kekosongan hukum atau hukumnya tidak memadai, apalagi sejak terjadinya revisi UU KPK hingga pengesahannya menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019, tidak terjadi keadaan bahaya yang berkategori sebagai hal ihwal kegentingan memaksa,” jelas dia.

Jika mencermati kiprah KPK selama 15 (lima belas) tahun, kata Petrus, terdapat kesan seakan-akan selama 15 (lima belas) tahun beroperasi, KPK sukses besar memberantas korupsi. Pasalnya, KPK bisa memenjarakan sejumlah pejabat tinggi negara, seperti DPR, DPD, MK, MA, BPK, Kejaksaan, dan Polri.

“Namun kondisi yang diangap sukses itu tidak berefek membuat Polri dan Kejaksaan berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, sebagaimana tujuan lahirnya KPK,” tutur dia.

Lebih lanjut, Petrus mengatakan banyak kewenangan KPK yang gagal dieksekusi oleh Pimpinan KPK sendiri selama 15 tahun usia KPK, terutama wewenang KPK bidang pencegahan lumpuh. Pasalnya, KPK lebih memilih jalan pintas yaitu melakukan OTT secara tebang pilih bergantung kepada siapa yang mau disadap.

“Artinya banyak sekali pelaku suap tetapi yang di OTT hanya mereka yang disadap, sedangkan kasus korupsi besar dibalik suap yang di OTT tidak tersentuh,” kata dia.

KPK, kata Petrus, memiliki sejumlah kewenangan ekslusif seperti wewenang melakukan pembuktian terbalik selama penyidikan dan penuntutan, kewenangan ambil alih penyidikan dan penuntutan, supervisi, monitor, koordinasi, kewenangan memeriksa LHKPN, kewenangan membangun Sistem Pemberantasan Korupsi yang lebih baik. Namun, tutur dia, tidak semua kewenangan itu dieksekusi kecuali hanya penindakan yang berfokus pada OTT.

“Dengan demikian kekurangan KPK sesungguhnya bukan pada persoalan regulasi akan tetapi kepada karakter penyelenggaraan kekuasaan KPK yaitu pada tingkat pimpinan KPK yang lemah dan rendah nyali. Buktinya dengan beberapa wewenang superbody sekalipun, KPK gagal mengeksekusi beberapa kewenangannya yang sangat eksklusif itu,” pungkas Petrus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Komisi II DPR Soroti Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024

Komisi II DPR menyoroti rencana anggaran Rp 86 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Dorong Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

Mendagri M Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran Pemilu 2024. Sebab, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, masih menjadi perhatian pemerintah.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Ingin Pemungutan Suara Pemilu Dilaksanakan April atau Mei 2024

Mendagri Tito Karnavian menginginkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Pemilu 2024, KPU Usulkan Durasi Kampanye 7 Bulan

KPU mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 selama 7 bulan. Hal ini bertujuan agar mengantispasi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS.

POLITIK | 16 September 2021

Moeldoko: Pesantren Berperan Tangkal Radikalisme

Moeldoko mengatakan bahwa pesantren memiliki peran besar yang dibutuhkan bangsa untuk menangkal persebaran radikalisme ke masyarakat.

POLITIK | 16 September 2021

Krisdayanti: Dana Reses Bukan Pendapatan Pribadi DPR, Tapi Dikembalikan ke Rakyat

Anggota DPR RI Krisdayanti menegaskan bahwa dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI.

NASIONAL | 15 September 2021

Ahmad Sahroni Apresiasi Inovasi Polri Cegah Kebakaran Hutan

Ahmad Sahroni mengapresiasi inovasi Polri dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

POLITIK | 15 September 2021

Hinca Pandjaitan Ajak Publik Soroti Bukti dan Saksi Kubu Moeldoko di PTUN

Hinca Pandjaitan mengajak publik menyoroti bukti dan saksi kubu Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

POLITIK | 15 September 2021


Jokpro Optimistis Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024 Lewat Amandemen UUD1945

Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 tetap optimistis Joko Widodo (Jokowi) akan maju kembali dalam pemilihan presiden melalui amendemen UUD 1945.

POLITIK | 15 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Cristiano Ronaldo


# Kebakaran Lapas Tangerang


# Anies Baswedan


# Rimbun Air



TERKINI
BCA Diburu Asing Saat IHSG Melemah Ke Level 6,109,94

BCA Diburu Asing Saat IHSG Melemah Ke Level 6,109,94

EKONOMI | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings