Tidak Terbitkan Perppu KPK, Sikap Jokowi Dinilai Tepat dan Konstitusional

Tidak Terbitkan Perppu KPK, Sikap Jokowi Dinilai Tepat dan Konstitusional
Petrus Selestinus ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / AMA Selasa, 5 November 2019 | 12:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap konstitusional, meskipun tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK. Presiden Jokowi sudah tepat karena tidak ada situasi kegentingan memaksa yang mengharuskan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Sikap Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu merupakan sikap yang konstitusional oleh karena tidak ada situasi kegentingan memaksa yang menjadi syarat penerbitan Perppu,” ujar Petrus di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Petrus mengatakan, syarat kegentingan memaksa menurut UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan MK No.138/PUU/VII/2009 sebagai dasar dikeluarkannya Perppu KPK tidak terpenuhi. Termasuk, tidak terpenuhinya syarat obyektif yang mengharuskan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK No.138/PUU/VII/2009.

Dalam putusan MK disebutkan tiga syarat objektif untuk menerbitkan Perppu. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU-nya tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat UU secara biasa karena akan memerlukan waktu yang lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

“Jadi, Presiden Jokowi tidak boleh didesak-desak untuk terbitkan Perppu KPK. Pihak-pihak yang mendesak Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perppu adalah pihak yang hendak melanggar konstitusi karena syarat kegentingan memaksa menurut UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, dan putusan MK No.138/PUU/VII/2009 tidak terpenuhi,” tandas Petrus.

Petrus menilai, sejumlah pihak keliru jika menganggap desakan sekelompok orang dan demonstrasi mahasiswa sebagai parameter kegentingan memaksa. Dia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tindakan siapapun harus berdasarkan hukum termasuk Presiden dalam menerbitkan Perppu.

“Pemberantasan korupsi tidak berada dalam kondisi kekosongan hukum atau hukumnya tidak memadai, apalagi sejak terjadinya revisi UU KPK hingga pengesahannya menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019, tidak terjadi keadaan bahaya yang berkategori sebagai hal ihwal kegentingan memaksa,” jelas dia.

Jika mencermati kiprah KPK selama 15 (lima belas) tahun, kata Petrus, terdapat kesan seakan-akan selama 15 (lima belas) tahun beroperasi, KPK sukses besar memberantas korupsi. Pasalnya, KPK bisa memenjarakan sejumlah pejabat tinggi negara, seperti DPR, DPD, MK, MA, BPK, Kejaksaan, dan Polri.

“Namun kondisi yang diangap sukses itu tidak berefek membuat Polri dan Kejaksaan berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, sebagaimana tujuan lahirnya KPK,” tutur dia.

Lebih lanjut, Petrus mengatakan banyak kewenangan KPK yang gagal dieksekusi oleh Pimpinan KPK sendiri selama 15 tahun usia KPK, terutama wewenang KPK bidang pencegahan lumpuh. Pasalnya, KPK lebih memilih jalan pintas yaitu melakukan OTT secara tebang pilih bergantung kepada siapa yang mau disadap.

“Artinya banyak sekali pelaku suap tetapi yang di OTT hanya mereka yang disadap, sedangkan kasus korupsi besar dibalik suap yang di OTT tidak tersentuh,” kata dia.

KPK, kata Petrus, memiliki sejumlah kewenangan ekslusif seperti wewenang melakukan pembuktian terbalik selama penyidikan dan penuntutan, kewenangan ambil alih penyidikan dan penuntutan, supervisi, monitor, koordinasi, kewenangan memeriksa LHKPN, kewenangan membangun Sistem Pemberantasan Korupsi yang lebih baik. Namun, tutur dia, tidak semua kewenangan itu dieksekusi kecuali hanya penindakan yang berfokus pada OTT.

“Dengan demikian kekurangan KPK sesungguhnya bukan pada persoalan regulasi akan tetapi kepada karakter penyelenggaraan kekuasaan KPK yaitu pada tingkat pimpinan KPK yang lemah dan rendah nyali. Buktinya dengan beberapa wewenang superbody sekalipun, KPK gagal mengeksekusi beberapa kewenangannya yang sangat eksklusif itu,” pungkas Petrus.



Sumber: BeritaSatu.com