Anggaran Pilkada 2020 Sebesar Rp 9,8 T
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Anggaran Pilkada 2020 Sebesar Rp 9,8 T

Selasa, 5 November 2019 | 18:22 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 2020 yang sudah disetujui di 265 daerah sebesar Rp 9,8 triliun.

"Sebanyak 265 daerah dengan usulan yang diajukan penyelenggara pemilu, yakni KPU sebesar Rp 11,7 triliun, namun yang disetujui dan sudah ditandatangani dalam NPHD Rp 9,8 triliun," kata Ketua KPU RI Arief Budiman, di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Diakui Arief, masih ada lima daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yakni Kabupaten Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan dari total 270 daerah penyelenggara pilkada serentak 2020.

Ia menyebutkan total anggaran penyelenggaraan pilkada pada 2020 yang diusulkan untuk lima daerah yang belum menyelesaikan NPHD itu mencapai Rp 198,2 miliar.

"Lima daerah belum yang belum menandatangani NPHD dengan total anggaran yang diusulkan Rp 198,2 miliar atau setara 1,66 persen dari total anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada serentak," katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan anggaran penyelenggaraan pilkada serentak Rp9,8 triliun, dari yang diusulkan Rp 11,7 triliun itu sebagian besar merasionalisasi anggaran sosialisasi.

Oleh karena itu, kata dia, KPU meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terkait sosialisasi pilkada serentak 2020, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Kita tahu partisipasi pemilu serentak mencapai 82 persen. Untuk itu, kami mengharapkan partisipasi politik pada pilkada serentak 2020 juga relatif pada derajat yang sama," katanya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran secara optimal, terutama menyangkut pembahasan NPHD di lima daerah yang belum juga rampung.

"Kemudian, dukungan personel. Kami minta agar daerah yang sedang melakukan tahapan pilkada, pegawai pemda tidak ditarik menjadi pegawai daerah karena kita juga punya kebutuhan personel untuk menyelenggarakan tahapan pilkada," kata Wahyu.

Pada 2020, ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak di Indonesia, terdiri atas sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tjahjo: Pemangkasan Eselon Tidak Kurangi Gaji dan Tunjangan

Tjahjo Kumolo menjamin pemangkasan eselon tidak akan mengurangi jumlah gaji dan tunjungan serta berbagai fasilitas yang diterima selama ini.

POLITIK | 5 November 2019

DPR Gelar Rapat Kerja Dengan Menkes dan BPJS

Kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku pada awal Januari 2020 mengundang kontroversi.

POLITIK | 5 November 2019

MUI: Perlu Definisi Ulang Istilah Radikalisme

Menurut Sekjen MUI Anwar Abbas kini istilah radikal kerap tertukar dengan ekstrem.

POLITIK | 5 November 2019

Ketua Komisi I: Digitalisasi Penyiaran Tunggu Revisi UU

Hingga saat ini, tambah Meutya, Komisi I belum membicarakan detail dari RUU Penyiaran. Sebab, RUU masih baru dan tidak di carry over dari DPR periode lalu.

POLITIK | 5 November 2019

Lemhannas: Potensi Konflik Perpecahan Pasca Pilpres Mereda

Potensi konflik perpecahan yang sempat mengancam saat Pemilihan Umum sudah mulai mereda seiring sikap dari para tokoh politik.

POLITIK | 5 November 2019

Fraksi PKS Ingin RUU KUHP Dibahas Ulang

Sehingga, ketika RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang, tidak lagi menuai kontra dan digugat di Mahkamah Konstitusi.

POLITIK | 5 November 2019

Menkominfo Targetkan RUU Perlindungan Data Pribadi Tuntas Tahun 2020

Menkominfo menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi disahkan pada Oktober 2020.

POLITIK | 5 November 2019

Tidak Terbitkan Perppu KPK, Sikap Jokowi Dinilai Tepat dan Konstitusional

Sikap Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK dinilai sudah tepat dan tidak melanggar konstitusi karena tidak ada kondisi kegentingan.

POLITIK | 5 November 2019

Akmal Malik: ASN Ikut Pilkada Harus Mundur

Sesuai UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada)harus mengundurkan diri.

NASIONAL | 5 November 2019

Penerimaan Pajak Jauh dari Target, Misbakhun Dorong Pemerintah Siapkan Mitigasi Risiko

Misbakhun mengingatkan penerimaan pajak sampai 29 Oktober 2019 baru mencapai 63,75% dari target Rp 1.577 triliun yang dipatok dalam APBN 2019.

NASIONAL | 5 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS