Ini 6 Dampak Negatif Jika Presiden Terbitkan Perppu KPK

Ini 6 Dampak Negatif Jika Presiden Terbitkan Perppu KPK
Joko Widodo. ( Foto: Antara / Puspa Perwitasari )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 6 November 2019 | 18:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Institut Transformasi Hukum Indonesia Bonifasius Gunung menyebutkan tujuh dampak negatif jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Pertama, kata Bonifasius, adalah Indonesia dipandang oleh negara lain sebagai sebuah negara yang tidak stabil secara hukum.

“Bahkan Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah negara yang belum matang dalam bernegara karena UU yang baru ditetapkan langsung dibatal dengan Perppu. Hal ini memunculkan kesan tidak adanya kepastian hukum. Ini problem serius,” ujar Bonifasius kepada Beritasatu.com, Rabu (6/11/2019).

Kedua, kata dia, desakan kepada Presiden untuk menerbitkan Perppu KPK, akan menempatkan lembaga Kepresidenan sebagai cabang kekuasaan eksekutif yang mendominasi kekuasaan legislatif. Menurut dia, hal tersebut harus dihindari oleh Presiden karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

“Ketiga, proses konsolidasi demokrasi yang mengandaikan adanya keseimbangan antarketiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi menjadi mandek karena semakin dominasinya kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan legislatif. Prinsip check and balances antarlembaga kekuasaan negara tidak berjalan sebagaimana seharusnya,” tandas dia.

Keempat, lanjut Bonifasius, desakan menerbitkan Perppu KPK melalui gerakan massa, pada satu sisi berpotensi mengangkat wibawa Presiden, jika dipenuhi. Namun pada sisi yang lain, dapat menyebabkan lahirnya krisis hubungan antara lembaga negara.

“Lembaga DPR RI akan merasa kehilangan legitimasi yuridis terkait kewenangannya untuk membentuk undang-undang,” tandas dia.

Kelima, lembaga Kepresidenan akan dianggap tidak konsisten jika Presiden tetap menerbitkan Perppu KPK. Benar bahwa inisiatif untuk melakukan perubahan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berasal dari DPR, namun, hal itu bukan tanpa sepengetahuan Presiden. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Presiden telah menunjuk Menteri terkait untuk membahas usulan tersebut dengan Badan Legislatif di DPR.

“Keenam, syarat formal berlakunya sebuah Perppu, antara lain, adalah harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa Perppu harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikut." ujarnya.

"Berhadapan dengan fakta politik di mana semua partai Politik di DPR tidak menghendaki terbitnya Perppu, maka hampir dapat dipastikan bahwa langkah Presiden menerbitkan Perppu KPK akan sia-sia saja,” jelas dia.

Menurut Bonifasius, langkah yang tepat sekarang adalah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, kata Boni, MK lahir untuk memberikan ruang konstitusional kepada warga negara menyuarakan keprihatinannya terhadap masalah berbangsa dan bernegara yang diakibatkan oleh adanya undang-undang yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

“Ruang ini yang absen pada era Orde Baru sehingga warga negara lebih memilih mengaktualisasikan sikapnya melalui gerakan moral turun ke jalan atau demonstrasi merespons setiap peraturan perundang-undangan yang tidak pro rakyat dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat,” tutur dia.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 10 ayat 1 UU MK, warga negara diberikan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi guna meminta pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pembentukan UU MK diasalkan pada UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan Pasal 24C ayat (6) yang memberikan wewenang kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Merujuk pada UU MK tersebut, kata Bonifasius, maka setiap undang-undang, yang baik dari segi proses pembuatannya maupun dari aspek substansinya bertentangan dengan UUD 1945, terbuka lebar untuk diuji dan dibatalkan. Artinya, bahwa aspirasi warga negara yang berkomitmen secara moral untuk melahirkan undang-undang yang sesuai dengan kehendak rakyat dan UUD 1945, dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional yang tersedia oleh negara.

“Karena itu, untuk menghindarkan kesan Indonesia sebagai sebuah negara yang tidak berkepastian hukum, maka sebaiknya aktualisasi penolakan terhadap UU KPK baru disalurkan melalui mekanisme hukum uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK. Sejauh ini, MK adalah sebuah lembaga hukum yang patut dipercaya dalam hal mengadili atau menguji undang-undang terhadap UUD 1945,” pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com