Senator NTT Ini Minta Pemerintah Usut Tuntas Desa Fiktif

Senator NTT Ini Minta Pemerintah Usut Tuntas Desa Fiktif
Abraham Paul Liyanto. ( Foto: Istimewa )
Robertus Wardi / AMA Jumat, 8 November 2019 | 12:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPDI) Abraham Paul Liyanto mendesak pemerintah untuk mengusut modus pembentukan desa siluman. Aparat penegak hukum juga harus segera bertindak karena pembentukan desa siluman sebagai bentuk korupsi yang dilakukan secara terencana.

"Ini praktik yang di luar nalar. Kok bisa ya ada desa siluman. Harus diusut tuntas siapa-siapa yang terlibat," katanya di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Ia dimintai komentar terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa ada desa fiktif alias 'desa siluman' yang aktif menerima program dana desa. Padahal, desa-desa itu tidak tidak berpenghuni.

Menurut Abraham, praktik seperti itu mendegradasi pengucuran dana desa. Dengan kasus seperti itu, masyarakat bisa menuntut penghapusan dana desa. Apalagi sejak pengucuran tahun 2015 sampai sekarang, banyak dana yang dikorupsi. Padahal tujuan dana desa sangat mulia yaitu untuk percepatan pembangunan di desa.

"Modus pembentukan desa siluman pengkhianatan terhadap cita-cita perlunya kucuran dana desa. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya karena mereka mencuri uang rakyat," tegas senator dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Dia meyakini, ada permainan sejumlah oknum dalam kasus tersebut mulai dari aparat desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi hingga pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Alasannya usulan desa baru dimulai dari tingkat desa hingga Kemendagri.

"Dana desa yang tujuannya membangun dan mensejahterahkan desa justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab. Jika benar, aparat penegak hukum, termasuk KPK harus bekerja," tuturnya.

Abraham yang sudah tiga periode menjadi anggota DPD ini juga mengusulkan pemerintah pusat membentuk tim khusus untuk memeriksa kelaikan desa-desa yang masuk dalam daftar penerima bantuan. Tim yang dibentuk harus lintas kementerian dan pemerintah daerah. Hal itu agar semua pihak bisa ikut memantau tersalurnya dana desa pada desa yang benar-benar membutuhkan.

Data Kemendagri menyebutkan, jumlah desa baru dari 2015 hingga 2018 hanya sebanyak 861 desa. Namun, alokasi anggaran dana desa terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, anggaran dana desa melonjak hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp 20,76 triliun pada 2015, Rp 70 triliun pada 2019, dan menjadi Rp 72 triliun pada 2020. Sementara serapan dana desa hingga September sudah baru 63% persen atau Rp 42,2 triliun.



Sumber: Suara Pembaruan