PPP Tantang Pilkada Lewat DPRD

PPP Tantang Pilkada Lewat DPRD
Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / AMA Jumat, 8 November 2019 | 12:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengatakan, pihaknya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Evaluasi ini, kata pria, yang biasa disapa Awiek untuk melihat manfaat dan mudarat dari pilkada langsung.

"Evaluasi itu penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai proses demokrasi yang kita lalui justru tidak mensejahterakan rakyat tapi menyesengsarakan rakyat dengan maraknya perilaku koruptif," ujar Awiek di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Awiek mengatakan, banyaknya OTT kepala daerah ternyata bermotif sama yakni untuk menutupi biaya politik yang tinggi. Data dari Kemdagri dan KPK, kata dia, menunjukkan hal tersebut.

"Salah satu kelemahan pilkada langsung yakni tingginya biaya politik sehingga menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat," tandas dia.

Karena itu, kata Awiek, terdapat sejumlah langkah untuk mencegah politik berbiaya tinggi ini. Pertama, pilkada langsung tetap bisa dilakukan namun instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi.

"Misalnya waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi atau pun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan fairness, penguatan bawaslu dengan menambah satgas money politic," ungkap dia.

Kedua, kata dia, langkah berani untuk kembali pada pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Namun, menurut dia, perlu diatur secara ketat agar tidak terjadi politik uang.

"Jika ada keberanian, kembalikan pilkada melalui DPRD tapi dengan catatan memperketat pengawasan terhadap money politics di DPRD dengan pengawalan ketat aparat pada setiap anggota DPRD selama tahapan dan proses pemilihan berlangsung," jelas dia.

Ketiga, Awiek mendorong pemberian sanksi kepada parpol yang terbukti menerapkan mahar politik dalam proses pencalonan. Menurut dia, sanksi tersebut harus tegas dan jelas.

"Harus memberikan sanksi berat bagi parpol yg terbukti menerapkan mahar dalam pencalonan. Sanksi berat berupa diskualifikasi hingga pembubaran parpol," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com