Pemerintah Harus Tindak Tegas Korporasi Pelaku Karhutla

Pemerintah Harus Tindak Tegas Korporasi Pelaku Karhutla
Yohanis Fransiskus Lema ( Foto: Istimewa )
Alexander Madji / AMA Sabtu, 9 November 2019 | 08:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema meminta pemerintah menindak tegas korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) karena tindakan mereka bukan hanya merugikan negara tetapi juga merusak ekosistem lingkungan hidup.

“Negara harus tegas dan adil. Pemerintah mesti menindak tegas korporasi agar Karhutla tidak menjadi agenda tahunan yang selalu terjadi. Kita harus bisa menghentikannya. Jangan ada kesan, negara kalah, takluk tak berdaya berhadapan dengan korporasi,” kata Ansy, sapaannya, dalam pernyataan pers tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Ia menegaskan itu dalam dialog bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah Riau, Kamis (7/11/2019) saat bersama anggota Komisi IV lainnya melakukan kunjungan kerja resmi pertama ke lokasi karhutla di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Tindakan tegas yang diambil pemerintah, kata Ansy, bisa berupa penyegelan atau pembekuan izin. Selain itu bisa dalam bentuk pemberlakuan denda. Namun pemerintah harus tegas meminta dan menagih seluruh denda korporasi yang melakukan karhutla.

"Misalnya, KLHK menetapkan empat perusahaan asing tersangka Karhutla dengan total ganti rugi yang wajib dibayarkan sebesar Rp 3,15 triliun dan pemerintah baru menerima Rp 78 miliar. Hal ini tentu saja membutuhkan langkah tegas dari pemerintah untuk bisa melakukan penegakan hukum dan sanksi tanpa pandang bulu. Jangan sampai negara terus menanggung kerugian hingga puluhan triliun akibat karhutla,” tegas anggota DPR dari Fraksi PDI-P asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Oktober 2019, KLH telah menyegel 64 perusahaan yang terlibat karhutla dan tersebar di berbagai provinsi, termasuk Riau. KLHK juga menetapkan 5 dari 20 perusahaan asing sebagai tersangka karhutla. Selebihnya masih dilakukan proses penyelidikan.

Perihal cakupan luas Kahurtla itu sendiri, masih berdasarkan data KLHK, kata mantan penyiar TVRI itu, untuk satu wilayah Sumatera, Provinsi Riau adalah propinsi dengan karhutla terbesar selama periode Januari - September 2019 dengan total rekapitulasi karhutla sebesar 75.870 hektar atau 8,85% dari total luas lahan karhutla di Indonesia yang mencapai 857.756 hektar.

Dan, selama 5 tahun terakhir (2015 – 2019), Riau masuk dalam lima provinsi terbesar yang mengalami karhutla dengan total 389.001,46 hektar. Posisi pertama ditempati Kalimantan Tengah dengan 773.385,25 hektar, disusul Sumatera Selatan dengan 727.651,97 hektar, Papua 680.748,12 hektar, dan Kalimantan Selatan dengan 419.231,06 hektar. Kebakaran di Riau tahun ini paling banyak terjadi di lahan gambut dengan total 40.553 hektar dan tanah mineral 8.713 hektar.

“Apa yang menjadi penyebab karhutla di Riau ini adalah adanya alih fungsi lahan dan deforestasi. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal PTSP Riau, luas kebun kelapa sawit di Riau tercatat 2,42 juta hektar. Luas kebun sawit ini lebih dari seperempat luas Provinsi Riau yang sekitar 8,7 hektar,” beber Ansy.



Sumber: Suara Pembaruan