Pemerintah Harus Tindak Tegas Korporasi Pelaku Karhutla
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Harus Tindak Tegas Korporasi Pelaku Karhutla

Sabtu, 9 November 2019 | 08:10 WIB
Oleh : Alexander Madji / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema meminta pemerintah menindak tegas korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) karena tindakan mereka bukan hanya merugikan negara tetapi juga merusak ekosistem lingkungan hidup.

“Negara harus tegas dan adil. Pemerintah mesti menindak tegas korporasi agar Karhutla tidak menjadi agenda tahunan yang selalu terjadi. Kita harus bisa menghentikannya. Jangan ada kesan, negara kalah, takluk tak berdaya berhadapan dengan korporasi,” kata Ansy, sapaannya, dalam pernyataan pers tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Ia menegaskan itu dalam dialog bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah Riau, Kamis (7/11/2019) saat bersama anggota Komisi IV lainnya melakukan kunjungan kerja resmi pertama ke lokasi karhutla di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Tindakan tegas yang diambil pemerintah, kata Ansy, bisa berupa penyegelan atau pembekuan izin. Selain itu bisa dalam bentuk pemberlakuan denda. Namun pemerintah harus tegas meminta dan menagih seluruh denda korporasi yang melakukan karhutla.

"Misalnya, KLHK menetapkan empat perusahaan asing tersangka Karhutla dengan total ganti rugi yang wajib dibayarkan sebesar Rp 3,15 triliun dan pemerintah baru menerima Rp 78 miliar. Hal ini tentu saja membutuhkan langkah tegas dari pemerintah untuk bisa melakukan penegakan hukum dan sanksi tanpa pandang bulu. Jangan sampai negara terus menanggung kerugian hingga puluhan triliun akibat karhutla,” tegas anggota DPR dari Fraksi PDI-P asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Oktober 2019, KLH telah menyegel 64 perusahaan yang terlibat karhutla dan tersebar di berbagai provinsi, termasuk Riau. KLHK juga menetapkan 5 dari 20 perusahaan asing sebagai tersangka karhutla. Selebihnya masih dilakukan proses penyelidikan.

Perihal cakupan luas Kahurtla itu sendiri, masih berdasarkan data KLHK, kata mantan penyiar TVRI itu, untuk satu wilayah Sumatera, Provinsi Riau adalah propinsi dengan karhutla terbesar selama periode Januari - September 2019 dengan total rekapitulasi karhutla sebesar 75.870 hektar atau 8,85% dari total luas lahan karhutla di Indonesia yang mencapai 857.756 hektar.

Dan, selama 5 tahun terakhir (2015 – 2019), Riau masuk dalam lima provinsi terbesar yang mengalami karhutla dengan total 389.001,46 hektar. Posisi pertama ditempati Kalimantan Tengah dengan 773.385,25 hektar, disusul Sumatera Selatan dengan 727.651,97 hektar, Papua 680.748,12 hektar, dan Kalimantan Selatan dengan 419.231,06 hektar. Kebakaran di Riau tahun ini paling banyak terjadi di lahan gambut dengan total 40.553 hektar dan tanah mineral 8.713 hektar.

“Apa yang menjadi penyebab karhutla di Riau ini adalah adanya alih fungsi lahan dan deforestasi. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal PTSP Riau, luas kebun kelapa sawit di Riau tercatat 2,42 juta hektar. Luas kebun sawit ini lebih dari seperempat luas Provinsi Riau yang sekitar 8,7 hektar,” beber Ansy.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Sebut Pilkada Langsung Lebih Banyak Manfaatnya

Meskipun, Viryan tidak menampik adanya kekurangan dalam penyelenggaraan pilkada langsung.

POLITIK | 9 November 2019

PDIP Dukung Penuh Pengembangan Kesenian Rakyat

Ketua Paguyuban Kraton Ngiyom, Bramantyo Prijosusilo mengapresiasi sikap Hasto dan PDIP yang mendukung kesenian rakyat tanpa mengharapkan pamrih politik.

POLITIK | 9 November 2019

Surya Paloh: Komunikasi Politik Nasdem Cukup Cair

"Komunikasi politik yang dijalankan oleh Nasdem begitu cair, baik partai yang ada di dalam pemerintah atau di luar pemerintahan," kata Surya Paloh.

POLITIK | 8 November 2019

Surya Paloh: Nasdem Tidak Hanya Mementingkan Koalisi

Nasdem sebagai parpol modern, harus dapat membuka diri kepada siapa saja.

NASIONAL | 8 November 2019

Surya Paloh Tegaskan Dukungan Nasdem untuk Jokowi Tak Cuma di Bibir

Surya Paloh menyindir jangan sampai jika nantinya ada ujian berat yang dihadapi Presiden Jokowi, hanya tinggal Nasdem yang berdiri tegak mendampingi.

POLITIK | 8 November 2019

Saan Mustofa: Nasdem Tidak Berencana Keluar dari Koalisi

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustofa mengatakan safari politik Surya Paloh sebagai upaya mencari titik temu terkait persoalan-persoalan kebangsaan.

POLITIK | 8 November 2019

Ricky Rachmadi: Pidato Jokowi di Ultah Golkar Beri Apresiasi Kepemimpinan Airlangga

Ricky mengaku, sosok Airlangga memang tergolong kuat untuk bisa memenangkan pertarungan ketua umum Golkar.

POLITIK | 8 November 2019

DPR Prihatin Atas Kisruh Garuda dan Sriwijaya

Seharusnya, Garuda memilki instrumen yang memadai sebagai alat ukur mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan.

POLITIK | 8 November 2019

PDIP Dukung Wacana Evaluasi Sistem Pilkada Secara Langsung

Evaluasi pilkada secara langsung perlu dilakukan lantaran Indonesia dibangun atas demokrasi pancasila.

POLITIK | 8 November 2019

Manuver Surya Paloh, Nasdem Bantah Bentuk Poros Baru

Politisi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan, tak ada istilah poros baru. Langkah Surya Paloh hanya politik kebangsaan.

POLITIK | 8 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS