Wacana Pilkada Melalui DPRD Dinilai Langkah Mundur

Wacana Pilkada Melalui DPRD Dinilai Langkah Mundur
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / FER Sabtu, 9 November 2019 | 23:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD merupakan langkah mundur. Usulan tersebut, dinilai kontra produktif terhadap upaya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

"Usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, merupakan langkah mundur demokratisasi di Indonesia," ujar Fadli kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Baca Juga: KPU Sebut Pilkada Langsung Lebih Banyak Manfaatnya

Menurut Fadli, seharusnya jika ingin melakukan evaluasi pilkada, khususnya terkait dengan biaya politik yang tinggi, pembentuk Undang-undang (UU), utamanya kalangan elite politik, mesti menjawab dan menemukan penyebab biaya politik tinggi. Bukan secara tiba-tiba mengusulkan pemilihan kembali ke DPRD karena itu tidak otomatis membuat biaya politik akan menjadi rendah.

"Respon elite politik, juga Kemdagri terhadap narasi evaluasi pilkada langsung harusnya lebih komprehensif, dan menyentuh pokok masalah," tandas Fadli.

Jika fokusnya biaya politik yang tinggi, kata Fadli, harus betul-betul diklasifikasikan secara benar, pada komponen apakah calon kepala daerah mengeluarkan biaya terbesar. Pihaknya menduga, pengeluaran uang yang besar dari kepala daerah, justru terhadap kegiatan yang harusnya tidak boleh dilakukan di dalam pilkada. "Salah satunya adalah, uang yang dikeluarkan untuk mahar politik atau tiket pencalonan," ungkapnya.

Baca Juga: PDIP Dukung Wacana Evaluasi Sistem Pilkada

Dugaan tingginya angka mahar politik dalam setiap kontestasi pilkada, kata Fadli, selalu jadi masalah yang belum terselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah kelemahan dari sistem penegakan hukum dalam larangan praktik mahar politik.

"Bakal calon kepala daerah pun kebanyakan mengungkap praktik mahar politik ini setelah yang bersangkutan gagal menjadi calon kepala daerah. Pada titik ini, eveluasi pilkada langsung harusnya fokus kepada masalah mahar politik," tuturnya.

"Jangan sampai, persoalannya ada di dalam perilaku elit politik, serta sistem rekrutmen kepala daerah di partai yang belum demokratis, namun justru hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin yang lantas diberengus. Ini tentu saja sebuah langkah yang tak produktif," tambah Fadli.

Cegah Praktik Mahar Politik

Lebih lanjut, Fadli menyebutkan, beberapa upaya penyelesaian praktik mahar politik. Pertama, membuat transparansi dan akuntabilitas sumbangan setiap orang kepada partai, jika memang itu dilakukan di dalam kontestasi pilkada. Artinya, uang yang diberikan kepada partai, harus dicatatkan dan dilaporkan secara terbuka.

"Nominalnya mesti mengikuti batasan sumbangan kepada partai politik sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik. Dengan begitu, seorang bakal calon tidak boleh memberikan uang dengan nominal begitu besar, dan tidak dicatatkan dan dilaporkan," jelas Fadli.

Baca Juga: Alasan Mendagri Kaji Ulang Pilkada Secara Langsung

Kedua, jika uang yang diberikan dengan alasan dipergunakan untuk kampanye, uang tersebut mesti dicatatkan di dalam laporan awal dana kampanye pasangan calon. Jika tidak dicatatkan, langkah penindakan pelanggaran laporan dana kampanye dapat dilakukan oleh Bawaslu.

"Ketiga, rumusan larangan mahar politik di dalam UU Pilkada harus diperbaiki. Klausul 'memberikan' imbalan dari bakal calon kepada partai, bisa diganti dengan menjanjikan. Kemudian klausul 'menerima' imbalan dari bakal calon untuk partai, diganti dengan 'meminta'. Dengan begitu, pembuktian pelanggaran mahar politik dapat lebih mudah. Penegakan hukum akan bisa berjalan dengan efektif," tambah Fadli.

Selain soal mahar politik, lanjut Fadli, besarnya biaya politik pasangan calon juga disebabkan oleh tidak adanya batasan belanjan kampanye yang realistis dan memadai di dalam UU Pilkada. Harusnya, menurut dia, agar pasangan calon tidak mengeluarkan uang tanpa batas, mesti ada batasan belanja kampanye yang secara rasional memang membatasi, bukan sekedar basa basi.

"Aturan batasan belanja kampanye juga mesti diikuti dengan langkah penegakan hukum dari pengawas pemilu terhadap kejujuran laporan dana kampanye dengan realitas aktifitas kampanye di lapangan. Dengan begitu, laporan dana kampanye yang tidak komprehensif dan tidak mencerminkan kegiatan kampanye yang sebenarnya dapat ditindak tegas," jelas dia.

Fadli menegaskan, jika memang serius ingin mengevalusi pilkada, dan punya niat baik menguatkan demokrasi, elit politik harusnya bicara soal masalah utama biaya politik tinggi seperti yang diuraikan diatas. Tidak secara serta merta, dan tiba-tiba mengembalikan pemilihan ke DPRD.

"Itu adalah langkah mundur, dan memberangus hak konstitusional warga negara. Jangan rampas partisipasi politik warga negara yang dalam praktiknya mulai menguat dan menunjukkan kontribusi bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia," pungkas Fadli.



Sumber: BeritaSatu.com