Pileg dan Pilpres Serentak Akan Dikaji Ulang

Pileg dan Pilpres Serentak Akan Dikaji Ulang
Ilustrasi Pemilu Serentak 2019. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / CAH Senin, 11 November 2019 | 15:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksanaan Pemilu Legislastif (pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) serentak akan dikaji kembali. Hal itu menjadi salah salah satu laporan evaluasi Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tentu ada segi-segi teknis yang dilaporkan soal pemilu serentak. Oke serentak, tetapi serentaknya seperti apa agar sesuai dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Serentak tetapi secara teknis tidak memberatkan orang, sampai misalnya meninggal,” kata Menteri Koordinator (menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

Baca JugaRevisi UU Pemilu Diharapkan Rampung Tiga Tahun Sebelum Pemilu

Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai mendampingi Presiden saat menerima jajaran KPU di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019). “Ada usul kemungkinan ada e-rekap atau rekapitulasi elektronik, sehingga begitu dari TPS (tempat pemungutan suara) bisa langsung ke pusat, itu semua sedang dipertimbangkan dan apa akibatnya,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu tentunya akan direvisi. “Kita akan melakukan revisi terhadap UU Pemilu maupun Pilkada yang materinya nanti terus akan didiskusikan. Tapi diusahakan pada 2021 sudah selesai diharapkan pada 2020 akhir sudah mulai dibahas oleh DPR dan pemerintah atau sekurang-kurangnya awal 2021,” ucap Mahfud.

Baca JugaBawaslu Beri Perhatian Khusus pada Pilkada Serentak 2020 di Papua dan Papua Barat

Mahfud menjelaskan, pembahasan jauh-jauh hari revisi UU Pemilu bakal berdampak positif bagi KPU. Mahfud menambahkan, KPU akan mempunyai waktu lebih banyak untuk menyiapkan berbagai ketentuan teknis. Begitu juga berkaitan dengan potensi uji materi UU Pemilu hasil revisi ke MK nantinya.

“Gugatan ke MK untuk UU Pemilu, kalau terlalu mepet nanti berkejaran dengan waktu. Begitu diundangkan, ada waktu dua tahun. Silakan (kalau) masih dipersoalkan ke MK,” jelas mantan ketua MK tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan