Ketua MPR: Ancaman Ideologis Terhadap Pancasila Harus Dilawan

Ketua MPR: Ancaman Ideologis Terhadap Pancasila Harus Dilawan
Ketua MPR Bamsoet Soesatyo (ketiga dari kiri) di acara Setara Institute, Hotel Ashley, Jakarta, Senin, 11 November 2019. ( Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat )
Yustinus Paat / CAH Senin, 11 November 2019 | 16:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa keberadaan kelompok intoleran di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka, namun nyata adanya. Mereka juga adalah sekelompok orang yang sangat mungkin membawa paham radikalisme yang jelas tidak mencerminkan kepribadian Pancasila. Karena, salah satu nilai utama Pancasila adalah tenggang rasa dan menghormati perbedaan.

"Temuan Setara Institute sungguh membuat kita tersentak. Survei Setara Institute pada tahun 2016 di DKI Jakarta dan Bandung Raya terhadap 171 SMA Negeri menunjukkan terjadinya persoalan serius pada sisi toleransi siswa. 4,6 persen responden mendukung organisasi tertentu yang melarang pendirian rumah ibadah; 1 persen responden setuju terhadap gerakan ISIS; 11 persen responden setuju jika Indonesia dibangun berdasarkan khilafah; dan 5,8 persen setuju mengganti Pancasila sebagai dasar negara," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech dalam Seminar Nasional "Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila", di Hotel Ashley, Jakarta, Senin (11/11/19).

Bamsoet memaparkan lebih jauh hasil penelitian kualitatif Setara Institute (2019) di 10 kampus perguruan tinggi negeri, menemukan bahwa terdapat wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri yang berpotensi mengancam bagi negara Pancasila. Menurut dia, secara kualitatif gejala radikalisme beragama juga menyasar aparatur sipil negara (ASN) sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

"Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mensinyalir ASN yang pro radikalisme, atau bersikap anti terhadap Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen. Tidak berhenti di situ, TNI dan Polri juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Tidak kurang dari 4 persen TNI dan Polri turut terpapar dengan paham yang membahayakan negara Pancasila," jelas Bamsoet.

Oleh karenanya, Bamsoet menegaskan, toleransi haruslah menjadi kebutuhan bagi semua elemen bangsa, karena kebinekaan adalah elemen pembentuk bangsa. Kebinekaan, kata dia, bukan hanya fakta sosiologis yang hanya diterima sebagai sesuatu pemberian, tetapi harus terus menerus dirawat.

"Kesadaran kebangsaan yang mengkristal, yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu tekad bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa persatuan, Indonesia," tegas Bamsoet.

Dia menambahkan, ketidakmampuan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini telah terjadi sejak awal kemerdekaan hingga reformasi, selalu ada dalam bentuk, motif, dan gerakan yang berbeda-beda.

"Agama sebagai salah satu jenis identitas yang sifatnya majemuk di Indonesia, juga turut melahirkan berbagai gejolak tersebut, bahkan di antaranya cenderung bersifat radikal," ungkap dia.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan ekspresi keagamaan di ruang publik yang intoleran dengan sendirinya mengancam segi-segi kemajemukan bangsa Indonesia. Menurut dia, ancaman sekarang bukan hanya terhadap kemajemukan, tetapi juga terhadap Pancasila.

"Hari ini, bukan hanya kemajemukan kita yang terancam, tetapi juga ancaman ideologis terhadap negara Pancasila menjadi nyata adanya. Oleh karenanya, saya ingin kembali menggarisbawahi bahwa prakarsa dan intervensi untuk mereduksi ancaman tersebut saat ini menemukan urgensinya," pungkas Bamsoet. 



Sumber: BeritaSatu.com