Temuan Desa Fiktif Harus Jadi Momentum Pembenahan Pengelolaan Dana Desa

Temuan Desa Fiktif Harus Jadi Momentum Pembenahan Pengelolaan Dana Desa
Wakil Ketua Banggar DPR, Said Abdullah ( Foto: istimewa )
Alexander Madji / AMA Selasa, 12 November 2019 | 07:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menilai, keberadaan desa fiktif merupakan puncak gunung es dari permasalahan dana desa yang semakin meningkat. Karena itu ia berharap, temuan adanya desa fiktif harus menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan dana desa di awal periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ini penting agar uang pajak rakyat yang disetor ke APBN benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan.

”Saya kira, munculnya desa siluman ini menjadi momentum memperbaiki manajemen pengelolaan dana desa agar tepat sasaran,” ujar Said dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/11/2019) malam.

Lebih lanjut Said menjelaskann, munculnya desa fiktif ini tidak boleh dianggap remeh. “Saya mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kepolisian, untuk menelusuri Desa Siluman dan jumlah Dana Desa yang sudah mengalir ke desa-desa. Memang, perlu segera mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan,” jelasnya.

Menurut politisi senior PDI Perjuangan ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak bisa dilepaskan dari keinginan negara untuk memperkuat peran dan fungsi desa dalam mata rantai pembangunan guna menciptakan kesejahteraan rakyat di pedesaan.

“Dana Desa ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa,” urai anggota DPR asal Jawa Timur tersebut.

Kebijakan ini, papar Said, sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

“Oleh sebab itu, perlu ada regulasi yang memperjelas fungsi dan kewenangan Desa yang pada ujungnya melahirkan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa,” terangnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini berpendapat, terdapat beberapa langkah yang bisa digunakan untuk meminimalisasi penyelewengan Dana Desa. Pertama, memperkuat pengawasan yang dilakukan aparat pemerintahan di atasnya, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga Pusat.

Kedua, memperkuat basis data mengenai pengelolaan dana desa yang bisa digunakan untuk memantau keberadaan dana desa. Ketiga, meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

“Dan Keempat, memberikan reward and punishment dari pemerintah terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk dana Insentif Desa,” ucapnya.

Selain itu, peran dan fungsi DPR dalam mengawasi pelaksanaan dana desa perlu lebih dioptimalkan. Pengawasan yang dilakukan DPR bisa lebih efektif, mengingat tugas dan kewenangan DPR yang bisa menelusuri penggunaan dana APBN dalam seluruh sektor.

“Ke depan DPR harus lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan dana desa, sehingga bisa mengantisipasi penyelewengan dana desa lebih dini, mengingat persetujun alokasi dana desa dilakukan oleh DPR bersama pemerintah dalam transfer daerah dan dana desa (TKDD),” pungkasnya.

Isu desa siluman ini pertama kali disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Kementerian Dalam Negeri mengaku desa-desa fiktif di Konawe sudah teridentifikasi sejak pertengahan tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi yang membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menemukan 56 desa yang diduga fiktif.



Sumber: Suara Pembaruan