LSI: Kepercayaan Publik terhadap Institusi Negara dan Lembaga Sosial Menurun

LSI: Kepercayaan Publik terhadap Institusi Negara dan Lembaga Sosial Menurun
Pengurus Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia - Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) Donald C Lantu (kiri) dan Denny JA berfoto seusai penandatanganan kerja sama kedua lembaga itu di Jakarta, Rabu (13/11/2019). ( Foto: istimewa / istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Rabu, 13 November 2019 | 17:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan bahwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019 menghasilkan residu menurunnya kepercayaan publik terhadap aneka lembaga negara dan lembaga sosial.

“Salah satu ciri dari negara demokrasi yang sehat adalah tingginya trust (kepercayaan) publik terhadap lembaga-lembaga negara. Karena trust publik terhadap lembaga negara mengandung dua dimensi sekaligus yaitu legitimasi politik lembaga-lembaga negara tersebut, dan trust publik terhadap aneka kebijakan yang diputuskan. Rendahnya trust publik berimpilkasi pula pada rendahnya legitimasi dan tingginya antipati publik terhadap kebijakan yang diputuskan,” papar peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby dalam jumpa pers survei terbaru mereka di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Jumpa pers itu sekaligus menyambut “Kerja sama LSI Denny JA dan LAPI ITB” dalam membuat program mini MBA bidang pemerintahan dan opini publik.

Adjie menjelaskan, temuan itu merupakan salah satu kesimpulan survei dari sejumlah survei yang dikerjakan LSI Denny JA pada kurun waktu pra dan pascapilkada DKI Jakarta 2017, serta survei pra dan pascapilpres 2019.

Survei-survei itu adalah survei dengan populasi pemilih nasional menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi, dengan metode wawancara langsung. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9%. Survei dilengkapi survei dengan riset kualitatif dengan metode FGD, indepth interview, dan analisis media.

Temuan survei menunjukkan,kepercayaan terhadap aneka lembaga negara dan lembaga sosial cenderung turun setelah Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, jika dibandingkan sebelum kedua pemilu tersebut.

Dijelaskan, pada Juli 2018 (pra pilpres), LSI Denny JA mencatat bahwa publik yang percaya bahwa Presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 81,5 %. Dan sebesar 14,2 % menyatakan tidak percaya. Namun, kepercayaan terhadap presiden cenderung menurun pasca Pilpres. Pada survei LSI Denny JA September 2019, mereka yang menyatakan cenderung percaya bahwa presiden bekerja untuk kepentingan rakyat mengalami penurunan. Sebesar 75,2 % menyatakan percaya, dan sebesar 18,8% menyatakan tidak percaya. Artinya terjadi penurunan sekitar 6,3 % kepercayaan publik terhadap presiden pasca Pilpres 2019.

Ia memaparkan, kepercayaan publik terhadap DPD juga mengalami penurunan setelah Pilpres 2019. Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa DPD bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 68,7%. Namun, pada September 2019 (pascaPilpres), mereka yang percaya DPD memperjuangkan kepentingan rakyat menurun menjadi 64,2%.

Mereka yang tidak percaya DPD bekerja untuk kepentingan rakyat memang tidak meningkat, justru sebaliknya menurun. Pada Juli 2018, mereka yang tidak percaya sebesar 19%. Kini mereka yang tidak percaya justru turun 14,4%. Namun demikian, mereka yang ragu atau gamang terhadap DPD justru meningkat, dari hanya 12,3 % pada Juli 2018, menjadi 21,4 % pada September 2019. Kurang tereksposnya kerja dan kewenangan DPD yang terbatas menjadi salah satu alasan tingginya kegamangan publik terhadap lembaga DPD.

Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa DPR bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 65%. Sementara mereka yang tidak percaya sebesar 25,5%. Namun pada September 2019, tingkat kepercayaan terhadap DPR pun menurun. PascaPilpres, mereka yang percaya bahwa DPR akan bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 63,5 %. Sementara mereka yang tidak percaya cenderung naik menjadi 28,4 %.

Lalu, tambah dia, mereka yang percaya bahwa KPK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 89% pra Pilpres. Namun pascapilpres, mereka yang percaya cenderung menurun meski masih cukup tinggi yaitu sebesar 85,7%. Sementara mereka yang kurang percaya terhadap KPK cenderung naik dari 6,5% pra pilpres menjadi 8,2% pascapilpres.

Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 76,4%. Namun, pascapilpres 2019, mereka yang percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung menurun menjadi 70.2 %. Sementara mereka yang tidak percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 10% pra pilpres, menjadi 17,4% pasca pilpres 2019.

Mereka yang percaya bahwa Polri bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 87,8 % pada Juli 2018. Pada September 2019, pascapilpres, mereka yang percaya bahwa Polri bekerja untuk kepentingan rakyat menurun menjadi 72,1%. Sementara mereka yang tidak percaya Polri bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 7,8% menjadi 10,6% pascapilpres 2019.

Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 90,4%. Pada September 2019, mereka yang percaya TNI bekerja untuk kepentingan rakyat menurun tipis (secara statistik trustnya stabil), yaitu menjadi 89%. TNI menjadi satu-satunya lembaga negara yang trust publiknya hanya menurun tipis dibandingkan dengan lembaga lain pasca pilpres 2019. Tugas-tugas TNI yang tidak bersentuhan langsung dengan keseharian masalah publik menjadi salah satu faktor penyebab.

Mereka yang percaya bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja independen sesuai dengan undang-undang dan untuk kepentingan rakyat sebesar 82,3 % pada Juli 2018. Pada September 2019, mereka yang percaya bahwa KPU bekerja independen dan untuk kepentingan rakyat cenderung menurun menjadi sebesar 78,1%. Sementara mereka yang tidak percaya KPU bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik meskipun kenaikannya kecil, yaitu sebesar 10,6 % pada Juli 2018, menjadi 12,8% pasca pilpres September 2019.

LSI Denny JA menemukan bahwa turunnya kepercayaan publik terhadap aneka lembaga negara dan lembaga sosial disebabkan empat faktor utama.

Pertama, masifnya narasi negatif pada pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Pada kedua even pemilu tersebut, kampanye negatif yang menyerang kredibilitas aneka lembaga tersebut beredar di publik baik dalam bentuk pernyataan tokoh tertentu maupun bahan kampanye yang diedarkan.

Kedua, maraknya kasus korupsi. Banyaknya kasus penangkapan pejabat publik seperti kepala daerah, ketua umum partai politik, anggota DPR dan DPD, Menteri, hakim konstitusi, dan penegak hukum lainnya meningkatkan sentimen negative public terhadap lembaga-lembaga negara. Dan akhirnya menyebabkan turunnya kepercayaan public terhadap aneka Lembaga tersebut. Contohnya pada periode 2014-2019 tercatat lebih dari 60 kepala daerah yang ditahan KPK karena kasus korupsi.

Ketiga, politik media sosial yang ekstrem. Media sosial yang berkembang menjadi salah satu medium utama kampanye menjadi sumber informasi dan propaganda dalam pertarungan politik. Pada pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 banyak beredar konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoaks) yang menyerang individu maupun lembaga-lembaga negara.

Keempat, selama Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, terjadi fenomena pembelahan politik di level akar rumput.

"Pembelahan ini juga diikuti dengan saling serang antar pendukung hingga ke isu agama yang sangat emosional," tutur Adjie.



Sumber: PR/Suara Pembaruan