LSI: Kepercayaan Publik terhadap Institusi Negara dan Lembaga Sosial Menurun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

LSI: Kepercayaan Publik terhadap Institusi Negara dan Lembaga Sosial Menurun

Rabu, 13 November 2019 | 17:36 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan bahwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019 menghasilkan residu menurunnya kepercayaan publik terhadap aneka lembaga negara dan lembaga sosial.

“Salah satu ciri dari negara demokrasi yang sehat adalah tingginya trust (kepercayaan) publik terhadap lembaga-lembaga negara. Karena trust publik terhadap lembaga negara mengandung dua dimensi sekaligus yaitu legitimasi politik lembaga-lembaga negara tersebut, dan trust publik terhadap aneka kebijakan yang diputuskan. Rendahnya trust publik berimpilkasi pula pada rendahnya legitimasi dan tingginya antipati publik terhadap kebijakan yang diputuskan,” papar peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby dalam jumpa pers survei terbaru mereka di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Jumpa pers itu sekaligus menyambut “Kerja sama LSI Denny JA dan LAPI ITB” dalam membuat program mini MBA bidang pemerintahan dan opini publik.

Adjie menjelaskan, temuan itu merupakan salah satu kesimpulan survei dari sejumlah survei yang dikerjakan LSI Denny JA pada kurun waktu pra dan pascapilkada DKI Jakarta 2017, serta survei pra dan pascapilpres 2019.

Survei-survei itu adalah survei dengan populasi pemilih nasional menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi, dengan metode wawancara langsung. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9%. Survei dilengkapi survei dengan riset kualitatif dengan metode FGD, indepth interview, dan analisis media.

Temuan survei menunjukkan,kepercayaan terhadap aneka lembaga negara dan lembaga sosial cenderung turun setelah Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, jika dibandingkan sebelum kedua pemilu tersebut.

Dijelaskan, pada Juli 2018 (pra pilpres), LSI Denny JA mencatat bahwa publik yang percaya bahwa Presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 81,5 %. Dan sebesar 14,2 % menyatakan tidak percaya. Namun, kepercayaan terhadap presiden cenderung menurun pasca Pilpres. Pada survei LSI Denny JA September 2019, mereka yang menyatakan cenderung percaya bahwa presiden bekerja untuk kepentingan rakyat mengalami penurunan. Sebesar 75,2 % menyatakan percaya, dan sebesar 18,8% menyatakan tidak percaya. Artinya terjadi penurunan sekitar 6,3 % kepercayaan publik terhadap presiden pasca Pilpres 2019.

Ia memaparkan, kepercayaan publik terhadap DPD juga mengalami penurunan setelah Pilpres 2019. Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa DPD bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 68,7%. Namun, pada September 2019 (pascaPilpres), mereka yang percaya DPD memperjuangkan kepentingan rakyat menurun menjadi 64,2%.

Mereka yang tidak percaya DPD bekerja untuk kepentingan rakyat memang tidak meningkat, justru sebaliknya menurun. Pada Juli 2018, mereka yang tidak percaya sebesar 19%. Kini mereka yang tidak percaya justru turun 14,4%. Namun demikian, mereka yang ragu atau gamang terhadap DPD justru meningkat, dari hanya 12,3 % pada Juli 2018, menjadi 21,4 % pada September 2019. Kurang tereksposnya kerja dan kewenangan DPD yang terbatas menjadi salah satu alasan tingginya kegamangan publik terhadap lembaga DPD.

Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa DPR bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 65%. Sementara mereka yang tidak percaya sebesar 25,5%. Namun pada September 2019, tingkat kepercayaan terhadap DPR pun menurun. PascaPilpres, mereka yang percaya bahwa DPR akan bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 63,5 %. Sementara mereka yang tidak percaya cenderung naik menjadi 28,4 %.

Lalu, tambah dia, mereka yang percaya bahwa KPK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 89% pra Pilpres. Namun pascapilpres, mereka yang percaya cenderung menurun meski masih cukup tinggi yaitu sebesar 85,7%. Sementara mereka yang kurang percaya terhadap KPK cenderung naik dari 6,5% pra pilpres menjadi 8,2% pascapilpres.

Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 76,4%. Namun, pascapilpres 2019, mereka yang percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung menurun menjadi 70.2 %. Sementara mereka yang tidak percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 10% pra pilpres, menjadi 17,4% pasca pilpres 2019.

Mereka yang percaya bahwa Polri bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 87,8 % pada Juli 2018. Pada September 2019, pascapilpres, mereka yang percaya bahwa Polri bekerja untuk kepentingan rakyat menurun menjadi 72,1%. Sementara mereka yang tidak percaya Polri bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 7,8% menjadi 10,6% pascapilpres 2019.

Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 90,4%. Pada September 2019, mereka yang percaya TNI bekerja untuk kepentingan rakyat menurun tipis (secara statistik trustnya stabil), yaitu menjadi 89%. TNI menjadi satu-satunya lembaga negara yang trust publiknya hanya menurun tipis dibandingkan dengan lembaga lain pasca pilpres 2019. Tugas-tugas TNI yang tidak bersentuhan langsung dengan keseharian masalah publik menjadi salah satu faktor penyebab.

Mereka yang percaya bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja independen sesuai dengan undang-undang dan untuk kepentingan rakyat sebesar 82,3 % pada Juli 2018. Pada September 2019, mereka yang percaya bahwa KPU bekerja independen dan untuk kepentingan rakyat cenderung menurun menjadi sebesar 78,1%. Sementara mereka yang tidak percaya KPU bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik meskipun kenaikannya kecil, yaitu sebesar 10,6 % pada Juli 2018, menjadi 12,8% pasca pilpres September 2019.

LSI Denny JA menemukan bahwa turunnya kepercayaan publik terhadap aneka lembaga negara dan lembaga sosial disebabkan empat faktor utama.

Pertama, masifnya narasi negatif pada pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Pada kedua even pemilu tersebut, kampanye negatif yang menyerang kredibilitas aneka lembaga tersebut beredar di publik baik dalam bentuk pernyataan tokoh tertentu maupun bahan kampanye yang diedarkan.

Kedua, maraknya kasus korupsi. Banyaknya kasus penangkapan pejabat publik seperti kepala daerah, ketua umum partai politik, anggota DPR dan DPD, Menteri, hakim konstitusi, dan penegak hukum lainnya meningkatkan sentimen negative public terhadap lembaga-lembaga negara. Dan akhirnya menyebabkan turunnya kepercayaan public terhadap aneka Lembaga tersebut. Contohnya pada periode 2014-2019 tercatat lebih dari 60 kepala daerah yang ditahan KPK karena kasus korupsi.

Ketiga, politik media sosial yang ekstrem. Media sosial yang berkembang menjadi salah satu medium utama kampanye menjadi sumber informasi dan propaganda dalam pertarungan politik. Pada pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 banyak beredar konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoaks) yang menyerang individu maupun lembaga-lembaga negara.

Keempat, selama Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, terjadi fenomena pembelahan politik di level akar rumput.

"Pembelahan ini juga diikuti dengan saling serang antar pendukung hingga ke isu agama yang sangat emosional," tutur Adjie.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR/Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

KPU Berupaya Rasionalisasikan Anggaran Pemilu 2024

KPU mengatakan akan berupaya merasionalisasikan anggaran Pemilu 2024 dengan menyisir anggaran yang dapat ditekan.

POLITIK | 25 September 2021

Legislator Demokrat Nilai Anggaran Pemilu 2024 Usulan KPU Sudah Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun Rp 26,2 triliun untuk Pilkada yang diusulkan KPU rasional.

POLITIK | 24 September 2021

Sosok Azis Syamsuddin yang Jadi Tersangka dan Ditangkap KPK

Saat ditangkap KPK, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR yang dijabatnya sejak Oktober 2019.

POLITIK | 24 September 2021

Gandeng Milenial, PKP Optimistis Melaju ke Senayan

PKP menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

POLITIK | 24 September 2021

Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Golkar Siapkan Penggantinya Sebagai Wakil Ketua DPR

Golkar menunggu pengumuman KPK terkait status Azis Syamsuddin. Jika Azis ditetapkan tersangka dan ditahan Golkar menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR

POLITIK | 24 September 2021

Sufmi Dasco Akui Berkomunikasi dengan Azis Syamsuddin Sebelum Rapat Paripurna

Sufmi Dasco Ahmad mengaku berkomunikasi dengan Azis Syamsudin sebelum Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (21/9/2021)

POLITIK | 24 September 2021

Pimpinan DPR Serahkan Kasus Azis Syamsuddin Sesuai Prosedur Hukum

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR menyerahkan kasus Azis Syamsuddin diproses sesuai dengan prosedur hukum

POLITIK | 24 September 2021

MFI Serahkan Draf Naskah RUU Farmasi dan Apoteker ke Baleg DPR

Masyarakat Farmasi Indonesia menyerahkan draf dan naskah akademik RUU Farmasi dan Praktik Keapotekeran ke Badan Legislasi DPR RI.

POLITIK | 24 September 2021


Pengamat Dukung Jadwal Pemungutan Suara Pilpres 2024 Usulan KPU

Peneliti Populi Center Usep S Ahyar mendukung jadwal pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diusulkan KPU, yakni pada Februari atau Maret 2024.

POLITIK | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings