Didukung, Gagasan Mendagri untuk Kaji Kembali Mekanisme Pilkada

Didukung, Gagasan Mendagri untuk Kaji Kembali Mekanisme Pilkada
Tito Karnavian ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Asni Ovier / AO Rabu, 13 November 2019 | 18:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gagasan yang digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pekan lalu, untuk mengkaji kembali mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah benar. Sebab, kalau proses yang buruk ini tetap dipertahankan dengan mengatasnamakan demokrasi, maka rakyat akan mencibir pada demokrasi itu sendiri.

Hal ini disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi di Jakarta, Rabu, (13/11/2019). Menurut Adhie, pilkada langsung yang memakai "resep" UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah malapraktik politik paling merugikan rakyat Indonesia. Selain prosesnya menguras energi rakyat dan berbiaya sangat besar, hasilnya juga "jauh panggang dari api".

Indikasi pilkada langsung tidak produktif bagi bangsa ini, sebenarnya sudah bisa dilihat sejak langkah pertama. Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hasan Rais adalah produk pilkada langsung perdana yang juga masuk dalam daftar kloter (kelompok tersangka) pertama kepala daerah yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalangan elite dan intelektual kita selama ini memang banyak yang salah dalam mendiagnosa persoalan bangsa. Akibatnya, tentu saja, terapinya, treatment-nya juga sudah pasti salah dan menghasilkan malapraktik politik yang dampaknya merugikan kesehatan negara dan bangsa Indonesia,” kata Juru Bicara Presiden era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Terkait pilkada langsung, menurut tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, proses kelahirannya diwarnai euforia liberalisasi politik kelompok elite (politik) baru, dengan kedok “membebaskan” penentuan pejabat publik dari genggaman partai politik yang korup yang menghegemoni penuh ruang-ruang di lembaga perwakilan rakyat di daerah.

Padahal, dalam praktiknya, pilkada langsung yang menafikan konsensus bangsa Indonesia yang diabadikan dalam sila ke-4 Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persmusyawaran/perwakilan) itu, meskipun dibuka celah kecil untuk calon independen, tetapi pintu utama penentu lahirnya pejabat publik tetap berada di tangan parpol.

Akibatnya, pilkada langsung menyulap demokrasi menjadi very very high cost (biaya ultra tinggi) atau dua kali lipat lebih. Karena, selain kandidat tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli “tiket” pilkada ke parpol, dia juga harus belanja sosial yang bisa jadi lebih mahal, yakni untuk membayar lembaga survei, sosialisasi ke seluruh para pemilih di seluruh pelosok daerah pemilihan, membayar saksi, tim kampanye, dan serangan fajar.

Mereka tidak paham bahwa hakekat mekanisme demokratis dalam konteks pilkada sebenarnya adalah adanya transparansi, keterbukaan dalam penjaringan kandidat, dan akuntabilitas serta kredibilitas pelaksanaan pemilihannya. Jadi, bukan sekadar dipilih oleh sebanyak-banyaknya orang.

“Saya percaya, Mendagri Tito Karnavian akan melakukan diagnosa (kajian) yang benar dan komprehensif, sehingga memiliki resep yang lebih tepat dalam membenahi pilkada kita," ujarnya. Kajian itu bukan lagi sekadar mempersoalkan mekanisme (cara) memilihnya, karena dalam masyarakat yang multiheterogen seperti Indonesia, jauh lebih penting menentukan siapa yang layak dipilih dibandingkan dengan menentukan cara memilihnya.

“Secara akal sehat, dua pasangan calon (paslon) atau lebih yang semuanya lolos melalui mekanisme yang kotor, dipilih dengan cara apa pun, bisa dipastikan akan menghasilnya paslon yang kotor. Sebaliknya, sejumlah kandidat yang melewati proses yang sehat, dipilih dengan cara apa pun akan menghasilkan kandidat yang juga sehat,” ujar Adhie.

Jadi, kata dia, kalau Mendagri Tito Karnavian dengan kewenangan konstitusionalnya fokus dalam menentukan paslon yang layak dipilih, misalnya dengan mewajibkan semua parpol menggelar konvensi (pilkada) yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabelitas serta kredibelitasnya. "Dipilih para anggota DPRD sambil tutup mata pun hasilnya, insyaallah akan membawa berkah bagi rakyat di daerah,” kata dia.

Menurut Adhie, ide mengkaji pilkada langsung ini pasti akan mendapatkan penolakan, terutama para akademisi penyelenggara biro survei. Sebab, kata dia, pilkada langsung merupakan lahan utama bisnis survei. Kelompok ini akan terus menggalang opini untuk menolak pilkada tak langsung.

Opini yang mereka galang itulah yang kemudian sempat membuat "gentar" presiden saat itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga, kata Adhie, untuk meredamnya Presiden SBY menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk melikuidasi UU Nomor 22 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 yang berisi perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014, yang membuat pilkada tetap digelar langsung.

“Jadi, pilkada langsung atau tidak langsung akan ditentukan oleh hal yang sama. Maka, pilihannya bergantung pada Mendagri Tito Karnavian, mau mendengarkan suara mereka atau mendengarkan kehendak rakyat yang ingin memiliki kepala daerah yang membawa berkah,” kata Adhie Massardi.



Sumber: Suara Pembaruan