Ganjar Pranowo: Presiden Ingin Daerah Punya Omnibus Law

Ganjar Pranowo: Presiden Ingin Daerah Punya Omnibus Law
Gubernur Ganjar Pranowo menjadi Irup Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Selasa, 1 Oktober 2019. ( Foto: SP/Stefy Thenu )
Carlos KY Paath / FMB Kamis, 14 November 2019 | 14:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat menerapkan konsep omnibus law di daerah. Sama seperti yang nantinya dilakukan pemerintah pusat.

"Omnibus law itu kan di pusat ya, tapi presiden juga menyampaikan semacam omnibus law di daerah," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ganjar menjelaskan, berbagai peraturan daerah (perda) untuk bidang yang sama akan disatukan. "Perda-perda yang repot dibikin sederhana. Presiden juga minta review (tinjau ulang) perda, pergub (peraturan gubernur) yang selama ini ada dan mengganggu. Saya kira ini baik. Kami akan lakukan cepat," ujar Ganjar.

Ganjar menegaskan, pihaknya cukup banyak mengevaluasi perda yang tumpang tindih. Secara hirarki, menurut Ganjar, peraturan diubah apabila ada ketentuan terbaru.

"Oh banyak (perda dievaluasi). Jadi sebenarnya daerah itu begini, ketataan hirarkisnya, ketika aturan harus diubah, apakah ada perintah undang-undang, perintah PP (peraturan pemerintah). Aturan di atasnya. Kalau tidak, apakah kemudian ada situasi berubah di daerah," ucap Ganjar.

Menurut Ganjar, perda sebetulnya tidak terlalu banyak mengganggu investasi. "Justru yang mengganggu itu sikap politik. Saya mau ada investasi Rp3 9 triliun sekian, tapi tata ruangnya enggak beres-beres di kabupaten. Terus kita minta, 'kapan ente (kabupaten) selesaikan? Dijawabnya, 'ya Pak ini masih negosiasi'," ungkap Ganjar.

Ganjar pun menyebut, "Nah yang begini-begini kita harus punya seni memukul, seni dialog, seni lobi, seni diplomasi. Kalau mereka menyandera kan enggak bisa. Saya enggak harus kumpulkan daerah. Saya telepon saja kalau ada yang begitu-begitu."

Ganjar menyatakan, Presiden Jokowi berpesan supaya daerah tidak mempersulit investasi. "Arahan Bapak Presiden, memastikan seluruh pelaksanaan birokrasi termasuk investasi beres. Jangan dipersulit. Jangan ada yang main-main," tegas Ganjar.

Ganjar menambahkan, setiap fasilitas yang dimiliki daerah sepatutnya disampaikan secara utuh kepada para calon investor.

"Fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu harus sampai betul kepada mereka yang mau investasi. Kalau itu sudah, bisa diharapkan, maka investasi akan maju dengan cepat," ucap Ganjar



Sumber: Suara Pembaruan