Biasa Lawan Mafia, BTP Dinilai Cocok Jadi Dirut BUMN

Biasa Lawan Mafia, BTP Dinilai Cocok Jadi Dirut BUMN
Basuki Tjahaja Purnama ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AO Kamis, 14 November 2019 | 20:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Gubernur DKI-Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) bisa membantu meringankan beban kerja pemerintah di sektor energi dengan mengisi posisi direktur utama di BUMN energi, seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina (Persero), yang masih kosong.

Peneliti Alpha Resarch Database Indonesia, Ferdy Hasiman mengatakan, BTP mempunyai kualifikasi untuk membenah PLN dan Pertamina yang memiliki tantangan besar, baik . dari sisi finansial maupun tata kelola korporasi. Dua korporasi ini, kata Ferdy, juga diduga menjadi sarang mafia mulai dari mafia migas sampai mafia proyek.

"Di DKI Jakarta, BTP sudah biasa berhadapan dengan mafia, mulai dari korporasi, birokrat nakal, dan politisi yang memanipulasi APBD. PLN dan Pertamina juga diduga seperti itu, karena proyek-proyeknya menggiurkan serta berangka jumbo di atas satu miliar dolar AS," ujar Ferdy di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

BTP, kata Ferdy, juga dibutuhkan di PLN agar memperbaiki kinerja keuangan BUMN itu yang memiliki rasio utang cukup tinggi dan mencemaskan. Berdasarkan laporan tahunan PLN 2019, tutur dia, total utang PLN mencapai Rp 604,5 triliun dan total aset mencapai Rp 1.537.923 triliun.

"Utang PLN yang menggunung tidak lepas dari kinerja masa lalu dan juga sebagai risiko dari kebijakan populis pemerintah yang ingin meningkatkatkan rasio elektrifikasi atau tingkat rumah tanggga penikmat listrik," kata dia.

Menurut Ferdy, ekspansi bisnis PLN untuk mendorong mega proyek besar tentu membebani PLN secara korporasi. Pemerintah juga telah memutuskan melakukan pengembalian biaya produksi listrik (BPL) untuk beberapa kategori pelanggan yang tarifnya di bawah BPL, tetapi belum dihitung sebagai subsidi. Ini sebenarnya bentuk lain dari subsidi.

"Pada 2018, subsidi listrik mencapai Rp 23,17 triliun dan 2019 subsidi listrik lebih tinggi mencapai Rp 27,16 triliun. Ini membutuhkan seorang pemimpin yang cermat yang membuat PLN bisa mendapat profit sekaligus mampu melayani masyarakat atau public service offering (PSO)," kata dia.

Karena itu, kata Ferdy, jauh lebih tepat jika BTP menjadi dirut PLN, karena dia bersih, bernyali, memiliki integritas, dan kemampuan mengolah keuangan. PLN memiliki masalah bawaan di keuangan dan hampir semua dirut PLN selama ini mengakhiri jabatannya karena terseret masalah korupsi.

"BTP adalah figur tepat mengisi pos kosong di PLN. Dia sudah teruji melawan mafia APBD, mafia proyek, dan korporasi selama memimpin DKI Jakarta. Dia juga sudah teruji mengolah birokrasi, memiliki perhitungan-perhitungan sangat tepat dalam menentukan sebuah proyek," kata dia.

Ferdy pun berharap BTP mampu membantu pemerintah Jokowi di PLN. Pasalnya, pemerintah Jokowi memiliki target ambisius dengan program listrik 35.000 MW yang sampai saat ini baru mencapai 25%. Di PLN, BTP akan berhadapan dengan korporasi-korporasi skala besar, seperti Pertamina, Sojitz Corporation (Jepang) di PLTG Jawa (1760 MW), dan investasi sebesar 1,8 miliar dolar AS.

"Akibat korupsi yang melibatkan dirut PLN dan korporasi di sektor kelistrikan selama ini banyak proyek kelistrikan 35.000 MW tertunda dan tak bisa berjalan. Padahal, Jokowi memiliki program ambisius meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menuju program hilirisasi dan nilai tambah produk-produk dalam negeri mulai dari pabrik smelter di tambang mineral, sampai sektor industri yang semuanya membutuhkan listrik yang cukup tinggi," terang dia.

Lebih lanjut, Ferdy menilai BTP juga bisa membantu pemerintah Jokowi dengan menjadi dirut Pertamina. Pasalnya, sumber defisit terbesar pemerintah Jokowi selama periode pertama disumbangkan dari sektor energi.

"Alasannya sangat jelas. Produksi minyak dan gas nasional turun tajam sebesar 750.000 Barrel Oil Per Day (BOPD) dan Pertamina harus mengimpor migas sebesar 800.000 BPOD untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 1,6 juta BOPD," tutur dia.

Sebelum Pertamina Energi Trading (Petral) dilikuidasi pemerintah Jokowi 2015, kata Ferdy, impor migas yang mencapai 800.000 BPOD itu menjadi minyak pelumas untuk korupsi bagi mafia migas yang jaringannya menyebar mulai dari Pertamina, BUMN, dan politisi. Risikonya, kata dia, APBN mengalami defisit. Selama periode pertama pemerintah Jokowi, defisit APBN dari sektor energi saja mencapai 49%.

“Untuk Liquified Natural Gas (LPG) dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, Indonesia harus mengimpor sebesar 70 persen dari kebutuhan LPG nasional dari Timur Tengah. Sangat bagus jika BTP membantu pemerintah Jokowi di Pertamina," kata dia.

Ferdy juga berharap Pertamina harus menyelesaikan pembangunan kilang-kilang migas yang sudah ada programnya sejak Tahun 2014. Pembangunan tersebut belum bisa dijalankan sampai sekarang, karena ketiadaan mitra bisnis.

"Risikonya, kita terus tertekan karena impor migas tinggi. Jadi, Pertamina sekarang diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak nasional dengan cara mencari lapangan-lapangan migas baru dan melakukan ekspansi pembelian blok-blok migas ke luar negeri," kata Ferdy.



Sumber: Suara Pembaruan