Politisi PKS Bantah Minta Ruang Gerak Misionaris di Papua Dibatasi

Politisi PKS Bantah Minta Ruang Gerak Misionaris di Papua Dibatasi
Ketua Fraksi PKS Periode 2019-2024 Jazuli Juwaini. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / FMB Jumat, 15 November 2019 | 18:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini meluruskan judul pemberitaan beberapa media yang tidak tepat menulis subtansi pernyataannya soal Papua dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan RI pada Senin, 11 November 2019 lalu.

"Tidak ada pernyataan saya minta setop dan mengawasi gerak-gerik misionaris agama tertentu. Bahkan tegas saya katakan misi ceramah agama dilindungi dan tidak ada masalah," ujar Jazuli kepada Beritasatu.com, Jumat (15/11/2019).

Yang benar, lanjut Jazuli, adalah agar diperlakukan sama seluruh pesawat yang masuk ke Papua dalam hal check and clearance termasuk yang mengatasnamakan membawa misionaris. Misionaris dalam konteks tersebut, kata Jazuli, tidak dimaksudkan untuk misi agama tertentu, melainkan misi, kepentingan, dan agama apapun.

Hal ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang berniat membuat kegaduhan di Papua.

"Justru ini untuk melindungi misi-misi yang mulia tersebut dari penyalahgunaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan semata-mata keinginan kuat kami agar Papua dan bumi Papua mendapat kedamaian mengingat Papua acapkali bergejolak dan korbannya adalah rakyat," jelas dia.

Jazuli prihatin ada beberapa media yang mengutip pernyataannya dengan judul yang tidak sesuai dengan konten yang dimaksudkannya. Bahkan, kata dia, cenderung provokatif.

"Karena itu apabila ada yang salah paham terhadap judul pernyataan saya di media tersebut, yang tidak sesuai dengan maksud saya yang sebenarnya, saya mohon maaf," ungkapnya.

Dirinya tidak bermaksud menyinggung perasaan saudara-saudara dari kaum pemeluk agama atau kelompok manapun. Pasalnya, dirinya dna PKS cinta Papua, cinta warga Papua, dan cinta kedamaian di Papua.

"Selama ini Fraksi PKS terus berjuang untuk keutuhan NKRI dan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan beragam suku dan agama sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika," pungkas Jazuli. 



Sumber: BeritaSatu.com