Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Disambut Baik

Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Disambut Baik
Ilustrasi pilkada. (Foto: Antara)
Hotman Siregar / FER Jumat, 15 November 2019 | 18:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana yang dilemparkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, terkait evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung harus diapresiasi dengan pengkajian yang semakin mendalam.

Baca Juga: Jokowi Ingin Pilkada Tetap Dilaksanakan Langsung

Direktur Eksekutif Aufklarung Istitute, Dahroni Agung Praseyto, mengatakan, faktanya ada begitu banyak persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung selama ini. Misalnya, mahar politik yang begitu marak, politik uang yang sangat massif serta penggunaan dana hibah yang merugikan rakyat.

"Kita semua juga tak boleh menutup mata dengan dugaan permainan antara kontestan dengan penyelenggara pemilu," kata Dahroni di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Dahroni mengatakan, ada tren korupsi yang semakin meningkat karena pilkada langsung. Sebab, seringkali pelaksanaan Pilkada langsung menjadi ajang perselingkuhan antara pengusaha dan politisi.

Baca Juga: Puan Minta Evaluasi Pilkada Langsung Dilakukan Cermat

"Akhirnya rakyat sendiri yang dirugikan. Makanya Wacana Pak Tito wajib disambut baik dengan kajian yang mendalam terkait dengan soal-soal Pilkada langsung selama ini," ungkap Dahroni.

Bila merujuk kepada konstitusi, kata Dahroni, di pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati walikota dipilih secara demokratis. Pasal itu tidak menyebutkan langsung atau tidak langsung dan ini hanyalah persoalan tafsir.

"Jadi Pilkada langsung ini hanya aturan turunan UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah mengalami dua kali perubahan," tandas Dahroni.

Usai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 6/11/2019), Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan relevansi Pilkada langsung.

Tito menilai banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.



Sumber: Suara Pembaruan