Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Disambut Baik

Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Disambut Baik
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Hotman Siregar / RSAT Sabtu, 16 November 2019 | 08:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana yang dilemparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung harus diapresiasi dengan pengkajian yang semakin mendalam.

Direktur Eksekutif Aufklarung Istitute, Dahroni Agung Praseyto mengatakan ada begitu banyak persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung selama ini. Misalnya, mahar politik yang begitu marak, politik uang yang sangat masif serta penggunaan dana hibah yang merugikan rakyat.

"Kita semua tak boleh menutup mata dengan dugaan permainan antara kontestan dengan penyelanggara pemilu," kata Dahroni di Jakarta, Jumat, (15/11/2019).

Dahroni mengatakan bawa ada tren korupsi yang semakin meningkat karena pilkada langsung. Sebab seringkali juga pelaksanaan Pilkada langsung menjadi ajang perselingkuhan antara pengusaha dan politisi.

"Akhirnya rakyat sendiri yang dirugikan. Makanya wacana Pak Tito (Mendagri,red) wajib disambut baik dengan kajian yang mendalam terkait dengan soal-soal Pilkada langsung selama ini," ungkap Dahroni.

Bila merujuk kepada konstitusi,  kata Dahroni, di Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa gubernur, bupati wali kota dipilih secara demokratis. Pasal itu tidak menyebutkan langsung atau tidak langsung dan ini hanyalah persoalan tafsir.

"Jadi Pilkada langsung ini hanya aturan turunan UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah mengalami dua kali perubahan," jelasnya.

Usai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 6/11/2019), Menteri Tito Karnavian mempertanyakan relevansi Pilkada langsung. Tito menilai banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.



Sumber: Suara Pembaruan