Komisi II Sepakat Evaluasi Pilkada Langsung
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi II Sepakat Evaluasi Pilkada Langsung

Jumat, 15 November 2019 | 07:00 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan berbagai kelompok fraksi di DPR sepakat untuk mengkaji lebih jauh wacana evaluasi pilkada langsung. Walau demikian, diingatkan juga bahwa evaluasi itu bukan berarti otomatis pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPR/DPRD.

Doli mengatakan berbagai fraksi di Komisi II sudah sepakat bahwa dalam setahun pertama tugasnya, akan dilakukan pembahasan soal penyempurnaan revisi undang-undang terkait pemilu. Sebab 20 tahun reformasi sejak 1998, sudah dilaksanakan lima kali pemilu. Namun selalu dilakukan eksperimen untuk mengetahui sistem politik paling kompatibel buat Indonesia.

"Jadi dalam konteks itu saya kira semua kita sepakat akan melakukan evaluasi terhadap masalah-masalah kepemiluan kita, baik itu evaluasi terhadap pelaksanaan pileg, Pilpres, termasuk pilkada," kata Doli dalam diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Masalahnya, kata Doli, pihaknya merasa terpojok dengan opini yang dimunculkan bahwa seakan pilkada langsung akan dihapuskan. Lalu semua pemilihan akan dilaksanakan di DPRD seperti praktik di era sebelumnya.

"Kok kita kemudian sudah mengambil kesimpulan bahwa nanti Pilkada langsung itu harus juga dikembalikan ke DPRD? Karena kan bisa kalau kita melakukan evaluasi dan melakukan kajian, opsi-opsinya bisa banyak," kata Doli.

Baginya, ada empat masalah dalam pilkada langsung sebagai bahan untuk memulai kajian. Yakni pilkada langsung disebut mahal serta tak efisien. Kedua, keraguan bahwa pilkada langsung belum bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin atau kepala daerah yang kompeten.

Ketiga, apakah hasil dari Pilkada yang mahal itu bisa menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang efektif, bersih, dan tidak korupsi. Serta mampu memperkuat pelayanan publik. "Inikan juga yang menjadi isu," imbuhnya.

Keempat apakah dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada itu betul-betul membuat pendidikan politik masyarakat itu meningkat. "Atau misalnya malah terjadi politik transaksional, politik uang dan sebagainya," ujar Politikus Golkar itu.

Atas keempat hal itulah semua pihak sepakat melakukan kaji ulang, ujar Doli. Yang jelas sudah ada berbagai opsi yang bisa menjadi acuan diskusi. Pertama, pilkada dipertahankan di wilayah kabupaten/kota demi sejalan dengan konsep otonomi daerah. "Provinsi adalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat," imbuhnya.

Kedua, berbasis teori asimetris, ada pendapat politik uang tak terjadi di masyarakat perkotaan yang rasional. Maka pilkada langsung hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang penduduknya berpendidikan tinggi dan rasional.

Opsi ketiga, pemilihan kepala daerah secara langsung tetapi ada aturan-aturan yang secara spesifik untuk menutupi keempat isu dimaksud di awal.

"Nah baru opsi yang keempat mungkin bisa kita kembalikan ke DPRD. Tapi intinya, saya kira harus ada kajian yang sangat mendalam dengan alasan akademiknya sehingga kita mendapatkan satu keputusan yang tepat," tukasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menyatakan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada selama ini wajib dilakukan. Namun dirinya menekankan evaluasi itu harusnya hanya menyangkut pembebanan anggaran, disain tahapan, serta pemaknaan akan kedaualatan rakyat.

Baginya, pilkada langsung muncul karena pilkada melalui DPRD dianggap tak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan pilkada langsung, partisipasi masyarakat terjadi dengan luar biasa.

"Masyarakat menjadi melek politik, mulai dari tim sukses sampai penyelenggara pemilu, mulai tingkat TPS sampai tingkat pusat. Jadi kalau lapangan pekerjaan luar biasa, percetakan-percetakan itu , termasuk iklan-iklan, iklan di TV maupun di radio. Kemudian lembaga survei," beber Thomafi.

Politikus PKB itu mengutip data bahwa pada pilkada 2017, belanja iklan di televisi mencapai Rp 43 miliar.

Masalahnya, sebagai pelaku langsung dunia politik, Arwani menilai memang ada pergerakan dari sisi partisipasi dan ekonomi. Namun sama sekali belum memunculkan unsur kedaulatan rakyat.

"Yang kita temukan justru bukan kedaulatan rakyat tetapi adalah kedaulatan modal atau kedaulatan uang," kata Arwani.

Menurut dia, sudah bukan menjadi rahasia umum, siapapun yang ingin menjadi kepala daerah tingkat bupati saja harus menyiapkan dana Rp 20 miliar dengan jumlah pemilih 500 ribuan. "Kalau lebih dari itu , satu juta misalnya ya tinggal mengalikan," imbuhnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Olahraga Bareng Cak Imin, Airlangga: Jalan Pagi Itu Tak Ada Politiknya

Menyoal apakah ada pembahasan politik terkait rencana koalisi sehat di Pemilu 2024, Airlangga tidak menjelaskan secara gamblang.

POLITIK | 25 September 2021

KPU Berupaya Rasionalisasikan Anggaran Pemilu 2024

KPU mengatakan akan berupaya merasionalisasikan anggaran Pemilu 2024 dengan menyisir anggaran yang dapat ditekan.

POLITIK | 25 September 2021

Legislator Demokrat Nilai Anggaran Pemilu 2024 Usulan KPU Sudah Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun Rp 26,2 triliun untuk Pilkada yang diusulkan KPU rasional.

POLITIK | 24 September 2021

Sosok Azis Syamsuddin yang Jadi Tersangka dan Ditangkap KPK

Saat ditangkap KPK, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR yang dijabatnya sejak Oktober 2019.

POLITIK | 24 September 2021

Gandeng Milenial, PKP Optimistis Melaju ke Senayan

PKP menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

POLITIK | 24 September 2021

Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Golkar Siapkan Penggantinya Sebagai Wakil Ketua DPR

Golkar menunggu pengumuman KPK terkait status Azis Syamsuddin. Jika Azis ditetapkan tersangka dan ditahan Golkar menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR

POLITIK | 24 September 2021

Sufmi Dasco Akui Berkomunikasi dengan Azis Syamsuddin Sebelum Rapat Paripurna

Sufmi Dasco Ahmad mengaku berkomunikasi dengan Azis Syamsudin sebelum Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (21/9/2021)

POLITIK | 24 September 2021

Pimpinan DPR Serahkan Kasus Azis Syamsuddin Sesuai Prosedur Hukum

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR menyerahkan kasus Azis Syamsuddin diproses sesuai dengan prosedur hukum

POLITIK | 24 September 2021

MFI Serahkan Draf Naskah RUU Farmasi dan Apoteker ke Baleg DPR

Masyarakat Farmasi Indonesia menyerahkan draf dan naskah akademik RUU Farmasi dan Praktik Keapotekeran ke Badan Legislasi DPR RI.

POLITIK | 24 September 2021



TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Indonesia Beberkan Strategi Mewujudkan Transformasi Sistem Pangan

Indonesia Beberkan Strategi Mewujudkan Transformasi Sistem Pangan

DUNIA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings