Syafi'i Maarif: Tidak Ada Larangan Ahok Jadi Pejabat BUMN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Syafi'i Maarif: Tidak Ada Larangan Ahok Jadi Pejabat BUMN

Sabtu, 16 November 2019 | 10:54 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / YUD

Yogyakarta, Beritasatu.com - Masuknya Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam jajaran direksi BUMN menuai pro-kontra, namun menurut Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Ahmad Syafii Maarif, Ahok pas menduduki posisi pimpinan BUMN. Apalagi Ahok merupakan sosok yang berpengalaman.

"Belum pasti juga jadi bos di BUMN. Tetapi, saya oke saja, tidak ada masalah. Dia (Ahok) tipe pekerja keras, kenapa tidak?" ujar Buya Syafi'i usai acara silaturahmi akademisi Yogyakarta bersama Menko Polhukam Mahfud Md, di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (15/11/2019) malam.

Baca juga: Tolak Ahok, Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Ternyata Dipimpin Anggota 212

Menurut Buya Syafi'i, saat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, banyak keberhasilan yang diraihnya dan mampu mengelola Jakarta dengan baik. Buya menganggap Ahok berhasil, juga sebagai sosok yang mau belajar banyak.

"Ahok pekerja keras dan lurus orangnya, jadi tidak masalah," ujar Buya.

Msski Ahok menyandang status mantan narapidana, bagi Buya, status itu tidak akan mempengaruhi kinerja Ahok kelak, sebab Ahok menjadi tahanan politik dan tidak terkait dengan tindak kriminal.

Baca juga: Ahok Dinilai Sangat Cocok Jadi Dirut Pertamina

“Ahok sudah banyak belajar saat di penjara. Terutama menjaga lidah. Saya rasa dia sudah bisa ngerem. Yang penting, jika masuk BUMN, tunjukkan kinerja yang baik, soal pro-kontra itu harus ditepis dengan kerja,” ucap Buya.

Buya Syafii mendorong pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir tetap yakin jika memang menunjuk Ahok memimpin salah satu BUMN.

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam kesempatan yang sama, kepada wartawan, Mahfud MD mengatakan, Ahok tetap bisa menjadi pejabat BUMN, karena bukan sebagai pejabat publik.

Baca juga: Urus BUMN, Erick Thohir Butuh Pendobrak Seperti Ahok

Dijelaskan Mahfud, pejabat publik, terdiri dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan pemilihan, dan berdasar penunjukan dalam jabatan publik. Untuk pejabat publik yang berdasar pemilihan, Mahfud mengatakan, seorang napi masih bisa menjadi pejabat publik dengan syarat ia dipilih. Namun jika napi itu hendak menjadi pejabat publik dengan penunjukan maka tidak boleh. Tetapi BUMN bukan badan hukum publik, melainkan badan hukum perdata. Sehingga status Ahok sebagai mantan Napi, tidak menyalahi hokum.

Status BUMN sebagai badan hukum perdata, maka BUMN hanya tunduk pada undang undang PT (perseroan terbatas), bukan tunduk kepada undang-undang aparatur sipil negara.

"Pemerintah menunjuknya Ahok dalam jabatan publik, komisaris, kan dikontrak,” ujar Mahfud.

Kepada wartawan, Mahfud menyatakan, tidak mau ada pihak yang memutar-balikkan pernyataannya. Dua tahun silam, ujarnya, menyebut bahwa mantan napi tidak boleh menjadi pejabat publik. "Memang benar mantan napi tidak boleh jadi pejabat badan publik. Tapi kalau menjadi pejabat tidak publik, seperti badan usaha itu bisa saja, itu kan perusahaan, lihat AD ART-nya, boleh nggak. Jadi tidak tunduk pada (UU) ASN, tidak tunduk pada undang-undang hukum tata negara, itu undang-undang hukum perdata," tegas Menko Polhukam.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021

Heboh Penghasilan Anggota DPR, Sahroni: Ada Pertanggungjawaban ke Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan gaji maupun tunjangan yang diterima anggota DPR, wajib dipertanggungjawabkan ke negara.

POLITIK | 17 September 2021

Penambahan Masa Jabatan Presiden, Titi Anggraini: Gagasan Ahistoris

Titi Anggraini menilai penambahan masa jabatan presiden merupakan gagasan ahistoris.

POLITIK | 17 September 2021

Presiden PKS: Duet Anies-Sandi Adalah Keniscayaan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan duet Anies-Sandi adalah sebuah keniscayaan dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Denny Indrayana: Pandemi Bukan Momentum Tepat Mengubah Konstitusi

Denny Indrayana menegaskan pandemi bukan momentum untuk mengubah konstitusi.

POLITIK | 17 September 2021

Selesaikan Batas Negara RI-Malaysia, Hadi Prabowo Terima Penghargaan

Hadi Prabowo menerima penghargaan dari Menko Polhukam Mahfud MD, karena dianggap berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian batas negara RI-Malaysia.

POLITIK | 17 September 2021

Dukung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024, M Qodari: Indonesia Akan Maju

M Qodari optimistis Indonesia akan maju apabila Jokowi-Prabowo berpasangan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Taliban Umumkan Pembukaan Sekolah Anak Laki-laki, Perempuan Tidak

Taliban Umumkan Pembukaan Sekolah Anak Laki-laki, Perempuan Tidak

DUNIA | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings