Airlangga Akan Prioritaskan Ketua DPD Golkar di Pilkada

Airlangga Akan Prioritaskan Ketua DPD Golkar di Pilkada
Ketua umum Partai Golkar yang juga Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat wawancara khusus dengan Berita Satu Media Holdings, di Jakarta, Minggu 10 November 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Robertus Wardi / YUD Sabtu, 16 November 2019 | 11:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berjanji Ketua DPD tingkat I (Propinsi) dan II (Kabupaten/Kota) partai itu menjadi prioritas untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Namun dengan syarat memiliki elektabilitas mumpuni.

“Kita prioritaskan untuk ketua-ketua DPD tingkat I, tingkat II yang mempunyai elektabilitas untuk diusung dalam pilkada,” kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (16/11/2019). Ia meminta seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota membantu dan mendo­rong kader masing-masing untuk memenangi pilkada.

Pasalnya, ada 270 daerah yang akan menyelanggarakan pilkada serentak sehingga perlu penyiapan strategi untuk memenangi kompetisi itu.

“Kita tidak akan memberatkan kader sendiri. Tidak ada mahar-maharan,” ujar Airlangga yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian.

Dia menambahkan, kaderisasi dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda menjadi penerus partai amat penting untuk dilakukan.

“Kita harus mendorong kaderisasi dan legitimasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya di pemilu, malainkan untuk dinamika kebijakan ke depan,” tuturnya.

Kondisi tersebut dibuktikan dari 10 anggota DPR termuda, tiga orang ialah kader Golkar. Hal itu wujud komitmen partai beringin untuk regenerasi kader.

“Di masa mendatang, kita harus mendorong kader muda. Salah satu yang disampaikan Presiden, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.

Politikus Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyebut Fraksi Golkar DPR sedang mengkaji wacana tentang sistem pemilihan kepala daerah. Hal itu dilakukan dengan menimbang faktor budaya, ekonomi, dan politik melalui berbagai masukan dari kalangan intelektual dan tokoh masyarakat.

“Tentu fraksi meminta waktu untuk mengkaji dari kalangan intelektual, kalangan masyarakat. Dari segi semua faktor. Nanti kita akan lihat,” tutur Azis.

Kendati demikian, ia menuturkan tidak ada catatan khusus mengenai tahapan pilkada serentak yang sudah dan sedang dilakukan. Proses tersebut diserahkan sepenuhnya kepada anggota fraksi yang bertugas di Komisi II DPR.



Sumber: Suara Pembaruan