Kuatnya Karakter PKS Dinilai Ditakuti Penguasa

Kuatnya Karakter PKS Dinilai Ditakuti Penguasa
Sohibul Iman. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WBP Minggu, 17 November 2019 | 08:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menegaskan PKS sebagai partai penyeimbangan atau oposisi memiliki karakter.

"Setelah kejadian rangkulan itu, awalnya saya cemas PKS akan masuk koalisi karena yang saya baca begitu. Setelah saya baca malah terbalik bacaannya, ternyata karakter PKS sebagai partai penyeimbang itu sangat kuat dibanding dengan partai lain," ujar Irman Putra Sidin di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Jakarta, Jum'at (15/11/2019).

Menurut Irman, kuatnya karakter PKS sebagai partai penyeimbang cukup ditakuti oleh penguasa dan partai koalisi lainnya. "Sampai-sampai Presiden pemegang kekuasaan tertinggi di negara cemas dengan rangkulan itu. Saya melihat PKS kuat sekali karakternya," pungkas Irman Putra Sidin.

Meski Diundang Istana, PKS Tetap Oposisi

Soal opsisi irman menjelaskan, berdasarkan konstitusi seharusnya semua partai politik menjadi oposisi, bukan hanya sebatas mengurusi pembagian kursi kabinet. Partai politik didesain guna mengimbangi proses pemerintahan. "Partai politik wajib memberikan garansi kepada rakyar untuk bagaimana Presiden menjalankan wewenangnya sesuai undang-undang. Bukan soal dia dapat kursi kabinet atau tidak," kata Irman Putra Sidin.

Hasil Rakornas PKS: Tegaskan Jadi Oposisi dan 60% Kemenangan Pilkada 2020

Menurut Irman, Undang-undang mengatur rakyat untuk memberikan hak konstitusinya kepada partai politik sebagai peserta pemilu.

Irman menuturkan, hingga saat ini banyak orang salah kaprah menerjemahkan oposisi. Menurut dia, oposisi bukan berarti bertujuan menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Namun memastikan kekuasaan yang berjalan sesuai amanah Undang-undang.

"Karena oposisi itu di kepala saya bukan berarti menjatuhkan Presiden. Oposisi itu memberikan pemikiran-pemikiran konstitusional terhadap berjalannya kekuasaan. Jadi bukan berarti partai oposisi di kepalanya itu hanya soal kapan dibentuk hak angket, pansus saja," ungkap Irman Putra Sidin.



Sumber: BeritaSatu.com