Indonesia Dinilai Darurat Intoleransi

Indonesia Dinilai Darurat Intoleransi
Ilustrasi toleransi. ( Foto: Istimewa )
Erwin C Sihombing / FER Minggu, 17 November 2019 | 19:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam momentum hari toleransi sedunia yang diperingati setiap 17 November, Indonesia harus mampu meredam tindakan intoleransi yang kerap dialami kelompok minoritas.

Baca Juga: Radikalisme Sama Sekali Tidak Identik dengan Islam

Data Imparsial menyebutkan, dalam kurun 2018-2019 sedikitnya telah terjadi 31 kasus intoleransi di Indonesia. Tindakan intoleransi paling banyak terjadi adalah pelarangan kegiatan ibadah yang selama setahun terakhir sedikitnya sudah terjadi 12 kali. Bila dibiarkan bukan tidak mungkin tindakan tersebut terus meningkat.

"Ada 12 kasus pelarangan atau pembubaran atas ritual, acara, ceramah dan sebagainya terhadap pelaksanaan agama. Tindakan ini yang terbanyak," kata Koordinator Program Imparsial, Ardimanto Adiputra, di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Selain pelarangan kegiatan keagamaan, Imparsial turut mencatat dalam setahun terakhir sedikitnya telah terjadi 11 kali kasus pelarangan mendirikan rumah ibadah.

Tiga kali perusakan tempat ibadah mencakup gedung hingga properti dan dua kasus pelarangan perayaan budaya etnis minoritas, seperti Cap Go Meh. Bahkan terdapat pula temuan kasus larangan atribut pakaian aliran keagamaan hingga pengusiran terhadap warga yang beda agama.

Baca Juga: LSI Sebut Intoleransi Politik Meningkat

Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Ardi, pelaku tindakan intoleran adalah warga sipil serta aparat pemerintah. Hal ini menandakan pemerintah turut serta menumbuhkan tindakan intoleransi. "Seharusnya pemerintah melindungi malah turut menyumpang tindakan intoleran," ungkapnya.

Pihaknya menuntut pemerintah menunjukan kepedulian dengan meredam tindakan-tindakan intoleransi melakui langkah konkret yakni, mengevaluasi dan mencabut kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Imparsial juga mendorong agar pemerintah berani menegakan hukum dengan menindak tegas pelaku-pelaku intoleransi.

"Maraknya praktik intoleransi keagamaan tidak bisa dilepaskan dari sikap negara yang sering kali absen dari kewajibannya, bahkan negara menjadi pelaku itu sendiri," ujar peneliti Imparsial, Amelia.

Baca Juga: Intoleransi Hambat Visi Indonesia Maju

Beberapa kebijakan yang dianggap membuka ruang terjadinya tindakan intoleransi antara lain Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama.

Kemudian surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBM 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah dan surat ketetapan (SK) Gubernur/Bupati termasuk perda yang bias mayoritas.

"Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias mayoritas. Mengakomodasi kehendak kelompok keagamaan karena mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia sehingga mendiskriminasi dan mengekslusi hak-hak anggota kelompok minoritas," kata Amelia.



Sumber: Suara Pembaruan