Wacana Pilkada Tak Langsung, Pakar: Masalahnya di Parpol

Wacana Pilkada Tak Langsung, Pakar: Masalahnya di Parpol
Ilustrasi pilkada. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FER Minggu, 17 November 2019 | 22:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengaku tidak setuju jika pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara tidak langsung atau melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Baca Juga: Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Disambut Baik

Persoalan yang muncul, dinilai bukan karena mekanisme penyelenggaraan pilkada, melainkan terletak pada partai politik (Parpol).

"Menurut saya masalahnya ada di partai politik, bukan di pemilihan langsungnya," kata Bivitri dalam diskusi Aliansi Nasional Reformasi bertajuk 'RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Bivitri menilai, terdapat logika melompat jika menghapus pilkada langsung hanya karena biaya yang tinggi. Pasalnya, pilkada langsung berbiaya tinggi justru bisa disebabkan karena parpol yang meminta mahar kepada para calon kepala daerah.

Baca Juga: Komisi II Sepakat Evaluasi Pilkada Langsung

"Jadi buat saya usulan untuk menghapuskan pilkada langsung itu lebih ke logikanya lompat. Jadi tidak menelaah dulu masalahnya ada di mana, apakah di partai politiknya sudah bagus benar, sehingga kalau orang mau naik jadi cagub itu mekanismenya demokratis atau harus bayar partai politiknya," jelasnya.

Menurut Bivitri, yang perlu diperbaiki dari pilkada langsung adalah pembenahan internal parpol. Menurut dia, pembenahan parpol akan meningkatkan kualitas pilkada langsung, yang pada akhirnya berdampak positif pada demokrasi Indonesia.

"Menurut saya pilkada harus tetap langsung karena itu salah satu kunci dari demokrasi kita," pungkas Bivitri.



Sumber: BeritaSatu.com