Senator Papua Minta Jatah DPRP Otsus Diserahkan ke Partai Lokal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Senator Papua Minta Jatah DPRP Otsus Diserahkan ke Partai Lokal

Senin, 18 November 2019 | 09:46 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Papua Otopianus P Tebai meminta agar jatah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagaimana diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, ditentukan, dan dipilih melalui partai lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Partai-partai lokal yang ikut nantinya harus memenuhi syarat dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya usulkan agar DPRP yang merupakan kursi jatah Otsus diseleksi dan ditentukan oleh partai lokal Papua dengan mekanisme pemilihan seperti pemilu," ujar Otopianus di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Otopianus mengatakan pada periode 2014-2019, terdapat 14 anggota DPRP jatah Otsus yang dipilih oleh panitia seleksi. Menurut dia, mekanisme tersebut sudah tidak relevan, tidak efektif, dan tidak demokratis.

"Ada sejumlah kekurangan dari mekanisme pemilihan melalui pansel ini. Selain tidak transparan dan demokratis, pemilihan tersebut rentan terjadi kongkalingkong, nepotisme, dan tidak mewakili pemilih masyarakat Papua yang terdiri dari berbagai suku. Ujung-ujungnya nanti orang yang dekat pansel yg jadi anggota DPRP," terang dia.

Karena itu, Otopianus mendorong agar anggota DPRP jatah Otsus periode 2019-2024 dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dengan pesertanya adalah partai-partai lokal Papua yang sudah memenuhi syarat dalam UU Parpol dan UU Pemilu.

"Setahu saya, sudah ada dua partai lokal di Papua, yakni Partai Papua Bangkit atau PB dan Partai Pemuda Papua atau Papeda. Tinggal mereka harus penuhi syarat dalam UU Parpol dan UU Pemilu. Kelompok masyarakat lain di Papua silakan mendirikan partai sehingga semakin banyak partai lokal Papua yang ikut pemilu untuk merebut kursi DPRP jatah Otsus akan semakin baik dan demokratis," ungkap dia.

Selain itu, Otopianus juga mengusulkan agar DPRP jatah otsus ini tidak hanya untuk tingkat provinsi. Menurut dia, jatah kursi tersebut harus juga ada di tingkat kabupaten/kota di seluruh Papua dan Papua Barat.

"Ini juga untuk menjawab minimnya orang asli papua atau OAP yang duduk di DPRD di tingkat kabupaten/kota. Jatah kursi otsus setiap kabupaten/kota paling tidak 2 sampai 5 orang. Jumlahnya nanti memperhatikan jumlah penduduk, wilayah dan juga anggaran daerah," tuturnya.

Untuk teknis pemilihan dan alokasi kursi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, lanjut Otopianus bisa diatur dalam Perdasus yang dibuat oleh pemerintah Papua, MPRP, dan DPRP. Namun, Perdasus ini tetap mengacu pada UU Otsus, UU Parpol dan UU Pemilu.

"Kalau tidak diatur dalam Perdasus, maka bisa diatur dalam Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu yang mengatur khusus pemilihan anggota DPRP jatah otsus di tanah Papua. Kedua lembaga tersebut merupakan pelaksanaan teknis pemilu dan kalau ada political will dari semua stakeholder dengan memperhatikan orang asli Papua di jabatan legislatif, maka pemilihan DPRP untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat bisa dilaksanakan dengan cepat, efektif dan demokratis," pungkas Anggota Komite I DPD ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wacana Pilkada Tak Langsung, Pakar: Masalahnya di Parpol

Pembenahan parpol akan meningkatkan kualitas pilkada langsung.

POLITIK | 17 November 2019

Indonesia Dinilai Darurat Intoleransi

Pemerintah harus berani menegakan hukum dengan menindak tegas pelaku-pelaku intoleransi.

POLITIK | 17 November 2019

Hendrik Yance: Indonesia Perlu Kuatkan Nilai Kearifan Lokal

Indonesia perlu menguatkan nilai kearifan lokal guna membangun persaudaraaan dan kerukunan.

POLITIK | 17 November 2019

Kuatnya Karakter PKS Dinilai Ditakuti Penguasa

Sampai-sampai Presiden pemegang kekuasaan tertinggi di negara cemas.

POLITIK | 17 November 2019

Hasil Rakornas PKS: Tegaskan Jadi Oposisi dan 60% Kemenangan Pilkada 2020

Rakornas 2019 menghasilkan enam keputusan strategis.

POLITIK | 17 November 2019

Meski Diundang Istana, PKS Tetap Oposisi

Belum ada ajakan dari Istana untuk bertemu.

POLITIK | 17 November 2019

Kosgoro 1957 Rayakan Syukuran HUT ke-62

Kosgoro 1957 rayakan syukuran HUT ke-62 dengan sederhana.

POLITIK | 16 November 2019

Airlangga Akan Prioritaskan Ketua DPD Golkar di Pilkada

Airlangga meminta seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota membantu dan mendo­rong kader masing-masing untuk memenangi pilkada

POLITIK | 16 November 2019

Syafi'i Maarif: Tidak Ada Larangan Ahok Jadi Pejabat BUMN

Menurut Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Ahmad Syafi'i Maarif, Ahok pas menduduki posisi pimpinan BUMN.

POLITIK | 16 November 2019

Gercin Apreasiasi Program Kebangsaan Kemko Polhukam

Gercin Indonesia mendukung setiap kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Kemko Polhukam dalam rangka memersatukan bangsa.

POLITIK | 16 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS