Pilkada Tetap Langsung tetapi Ada Evaluasi

Pilkada Tetap Langsung tetapi Ada Evaluasi
Akmal Malik ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / CAH Senin, 18 November 2019 | 13:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tetap akan dilaksanakan. Hal itu sebagaimana sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, evaluasi terhadap pilkada langsung selama ini tentunya dilakukan oleh sejumlah kalangan.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik kepada Beritasatu.com, Senin (18/11/2019). “Pilkada tetap langsung, tapi ada evaluasi. Pak Presiden kan sudah memberikan arahan,” kata Akmal.

Menurut Akmal, pilkada langsung masih menjadi salah satu solusi untuk demokratisasi dan rekrutmen kepemimpinan tingkat lokal maupun nasional. Pilkada melalui DPRD, lanjut Akmal, tidak mengakomodir kedaulatan rakyat seperti pandangan beberapa pihak.

“DPRD kita kan masih diliputi banyak masalah, belum otonom. Oligarki masih cukup tinggi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dikhawatirkan banyak pihak, kalah seandainya pilkada lewat DPRD justru akan melahirkan pemerintah daerah yang dipasung oligarki kekuatan tertentu,” ujar Akmal.

Akmal menyatakan, berbagai wacana yang berkembang agar sistem pilkada diubah merupakan suatu kewajaran. Misalnya terkait opsi pilkada langsung hanya di kabupaten/ kota, sedangkan provinsi dipilih oleh DPRD.

Baca Juga: Didukung, Gagasan Mendagri untuk Kaji Kembali Mekanisme Pilkada

“Namanya juga wacana. Semua orang kan bebas. Sah-sah saja orang berwacana, silakan saja. Semua opsi yang disampaikan publik tentunya akan kita dengar, kita cermati. Nantinya seperti apa? Kita tunggu. Tentu kita tidak bisa juga melepaskan kepentingan partai pastinya,” imbuh Akmal.

Disinggung mengenai pilkada asimetris, menurut Akmal, hal tersebut juga dipertimbangkan Kemdagri. “(asimetris) itu salah satu opsi. Artinya mungkin saja di daerah yang konfliknya luar biasa seperti di Papua, mungkin kita dorong asimetris,” ucap Akmal.

Baca Juga: Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Disambut Baik

Akmal pun menyebut, “Kalau pun ada pilkada tidak langsung, hanya di beberapa daerah lain yang mesti harus dibicarakan. Contoh seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta kan bukan langsung tapi ditetapkan. Kita enggak tahu Papua apa relevan enggak untuk tidak langsung.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan bahwa pilkada tetap dilaksanakan langsung. Sebab, pilkada langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat serta demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998.

Menurut Fadjroel, rencana evaluasi pilkada langsung hanya berkaitan wilayah teknis penyelenggaraan. Bukan sistem pilkada. "(Poin) yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," ungkap Fadjroel beberapa waktu lalu. 



Sumber: Suara Pembaruan