Sekjen Demokrat: Pilkada Langsung itu Cermin Demokrasi

Sekjen Demokrat: Pilkada Langsung itu Cermin Demokrasi
Hinca Panjaitan. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / RSAT Senin, 18 November 2019 | 11:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR tetap mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung bukan melalui DPRD. Sebab, pilkada langsung merupakan cermin demokrasi.

“Demokrasi itu kan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pilkada langsung itu cermin demokrasi. Cara terbaik hasilkan pemimpin tingkat kabupaten, kota, dan provinsi,” kata Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca IP Pandjaitan kepada Beritasatu.com, Senin (18/11/2019).

Menurut Hinca, demokrasi memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih langsung pemimpinnya di daerah, termasuk tingkat nasional. Demokrasi juga membuka ruang seluruh lapisan masyarakat menjadi pemimpin.

“Demorkasi langsung bisa beri ruang kepada siapa saja, mulai profesor sampai tukang becak, dari yang enggak punya duit sampai punya duit, itu lah demokrasi, karena kedudukannya sama. Sepanjang kita bisa meyakinkan publik untuk dipilih. Jadi kami setuju pada demokrasi langsung,” tegas Hinca.

Hinca menyatakan, apabila pilkada langsung menimbulkan politik biaya tinggi, tentu bukan sistemnya yang diubah. Sebab, pilkada langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam perjalanan Indonesia.

“Kalau dibilang ada politik biaya tinggi dan segala macam, evaluasinya tentu pada pelaksanaan bukan sistem. Jangan membatalkan atau mengubahnya kembali ke demokrasi tidak langung. Begitu cara berpikirnya,” ujar Anggota DPR dari FPD tersebut.

Hinca menambahkan, tingginya harga yang dikeluarkan kemungkinan disebabkan oleh lamanya masa kampanye, termasuk mengenai pembiayaan saksi. Menurut Hinca, persoalan tersebut masih dapat diatasi.

Misalnya masa kampanye dipersingkat, saksi dan alat peraga kampanye dibiayai sepenuhnya oleh negara. Hal itu, lanjut Hinca, jika memang negara merasa bahwa anggaran untuk melaksanakan pilkada langsung terlampau besar.

“Jadi biaya tinggi itu dihitung dari siapa? Kandidat atau negara. Kalau kandidatnya, maka diatur saja strategi si kandidat supaya lebih efektif dan efisien. Kalau kandidat merasa tidak masalah keluarkan uang, masak gara-gara itu sistem pilkada ingin diubah jadi tidak langsung,” tukas Hinca.

Pada bagian lain, Hinca mendukung agar ambang batas pengajuan pasangan calon dalam pilkada dievaluasi. “Kalau dianggap terlalu berat, bikin saja aturan supaya para calon pemimpin bisa tampil leluasa, tapi tetap yang ajukan partai, kecuali yang perseorangan,” ucap Hinca.



Sumber: Suara Pembaruan