Tanggapi Mendagri, KPK Sebut OTT Membuka Tabir Persoalan Pilkada

Tanggapi Mendagri, KPK Sebut OTT Membuka Tabir Persoalan Pilkada
ilustrasi pilkada ( Foto: berita satu )
Fana Suparman / WBP Senin, 18 November 2019 | 21:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani lebih dari 120 kepala daerah yang dijerat atas kasus suap, pengadaan, perizinan serta pencucian uang. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 49 kepala daerah yang diproses lantaran ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). Pada 2018, KPK menangkap 22 kepala daerah dan pada 2019 sebanyak sembilan kepala daerah.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan OTT maupun pengungkapan kasus melalui case buiding atau proses hukum terhadap ratusan kepala daerah itu membuka tabir adanya persoalan serius dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Tanpa pengungkapan kasus, bukan tidak mungkin setiap pihak menganggap tidak ada persoalan pilkada langsung. Padahal tingginya biaya politik dalam pilkada langsung yang dipicu mahar politik membuat kepala daerah rentan korupsi untuk mengembalikan ongkos yang telah dikeluarkan.

"Jika tidak ada pengungkapan kasus korupsi daerah seperti ini, bukan tidak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja. Bahkan terkait pendanaan dalam kontestasi politik tidak menjadi perhatian yang serius," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2019).

Hal ini disampaikan Febri menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut OTT KPK terhadap kepala daerah korup bukan prestasi hebat. Tito menyatakan, sistem politik yang ada saat ini memang menciptakan perilaku koruptif bagi kepala daerah.

Dengan berbagai persoalan terkait pilkada, selain melakukan penindakan, KPK juga melakukan berbagai upaya pencegahan. Setidaknya terdapat tiga upaya pencegahan utama yang dilakukan KPK terkait sistem politik pilkada, yakni menggagas program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan APIP serta pencegahan di sektor politik, termasuk terkait pendanaan politik.

"Upaya pencegahan itu dilakukan, selain agar risiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah. Selain itu, yang terpenting adalah agar biaya proses demokrasi yang tidak murah ini tidak justru menghasilkan korupsi yang akibatnya bisa jauh lebih buruk pada masyarakat," papar Febri Diansyah.

KPK berprasangka baik atas pernyataan Tito Karnavian sebagai upaya pemetaan masalah dan otokritik yang sedang dilakukan Kemdagri terkait korupsi Kepala Daerah. KPK berharap Kemdagri yang dipimpin Tito secara serius dapat menjadi partner yang kuat untuk mencegah korupsi di daerah. "Tiga hal pokok upaya pencegahan yang digagas KPK tersebut sangat membutuhkan kontribusi kongkrit dari Kemdagri dan instansi terkait lainnya," kata Febri Diansyah.

Meski berupaya membangun sistem pencegahan, KPK mengingatkan tak segan untuk tetap memproses kepala daerah maupun penyelenggara negara negara yang membandel. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tak boleh berdiam diri jika kejahatan terutama korupsi telah terjadi. "Jika kejahatan telah terjadi dan buktinya cukup, penegak hukum tidak boleh kompromi apalagi membiarkan kejahatan terjadi. Apalagi tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa," tegas Febri Diansyah.



Sumber: Suara Pembaruan