Hasto: Anggota DPRD dari PDIP Tak Boleh Korupsi, Hidup Sederhana

Hasto: Anggota DPRD dari PDIP Tak Boleh Korupsi, Hidup Sederhana
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan pengarahan pada acara "Workshop Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 19 November 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Selasa, 19 November 2019 | 13:08 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewajibkan seluruh anggota DPRD dari partai itu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mencegah diri sendiri dari perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri. Para anggota DPRD dari PDIP juga diminta untuk memperlihatkan hidup sederhana.

Hal itu merupakan pesan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11/2019). Pesan itu disampaikan Hasto di hadapan lebih dari seribu anggota DPRD partai itu dari sejumlah di Indonesia, seperti dari Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Kita ingatkan pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak melakukan korupsi? Untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan? Siap?" tanya Hasto.

"Siap," jawab seluruh peserta acara secara serempak dan tegas.

Dilanjutkan Hasto, DPP PDIP selalu mengirimkan surat edaran kepada kader untuk tak pernah menyalahgunakan kewenangan demi memperkaya diri sendiri. Sebab, negara sekali pun sebenarnya sudah memberikan pendapatan bersih sah yang sudah sangat cukup untuk para anggota Dewan.

"Negara sudah memberikan yang memadai untuk hidup sebagai wakil rakyat. Maka, pesan Ibu Ketua Umum, mereka yang korupsi tidak akan mendapatkan tempat. Dipecat seketika," tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa para anggota Dewan dari partai itu harus menghadirkan wajah partai yang sebenarnya dengan hidup sederhana. "Jadi, bukan hidup bermewah-mewah. Hiduplah sederhana," katanya.

Pada kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan setiap kader partai yang duduk di legislatif untuk memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan. Para legislator asal PDIP harus menghadirkan kebijakan politik yang mendukungnya.

PDIP akan secara khusus melaksanakan sekolah pimpinan DPRD untuk memperdalam isu tersebut. Di situ, kata Hasto, para pimpinan Dewan akan dilatih soal bagaimana memastikan palu kepemimpinan benar-benar digunakan demi kesejahteraan rakyat. "Kita harus ikut gerakan Indonesia berkemajuan," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyampaikan bahwa partai ingin semua anggota Dewan dari PDIP memahami ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Tak ada negara yang maju tanpa penguasaan terhadap iptek.

Di sisi lain, setiap anggota Dewan dari PDIP juga wajib memahami dan memiliki pandangan luas soal kondisi geopolitik. Hasto lalu menjelaskan soal ketegangan di Timur Tengah saat ini yang tak lepas dari intervensi kepentingan negara asing. Di Indonesia, ujarnya, sudah ada beberapa kasus yang menunjukkan percobaan-percobaan sejenis, seperti dalam kasus-kasus intoleransi yang merupakan akar dari radikalisme.

"Maka, sebagai pengusung utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, seluruh kader kita wajib memahami geopolitik itu. Setidaknya, ini untuk mencegah jangan sampai kepentingan asing memainkan politik di dalam negeri. Anda harus pahami bahayanya intervensi asing dalam politik sebuah bangsa. Mari bersama-sama melihat tantangan ideologi kita untuk mencegah bahayanya gerakan manipulator agama itu," kata Hasto.

Dia juga mengingatkan para anggota Dewan agar mengembangkan kemampuan komunikasi politik yang baik demi akuntabilitas politik yang baik. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami dengan baik seluruh kebijakan politik partai.

Kegiatan itu dilaksanakan atas kerja sama PDIP dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan mengambil tema "Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan". Sebagai perwakilan Kemdagri hadir Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi, Andi Bataralifu.



Sumber: Suara Pembaruan