Kader PDIP di DPRD I dan II Diminta Dukung Pembenahan Aturan yang Hambat Investasi

Kader PDIP di DPRD I dan II Diminta Dukung Pembenahan Aturan yang Hambat Investasi
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan pengarahan pada acara "Workshop Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 19 November 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Selasa, 19 November 2019 | 13:54 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan isu pembenahan hukum dan birokrasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melanjutkan dengan mengarahkan para kader yang menjadi anggota DPRD untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar para anggota DPRD dari partai itu mengingat pesan Jokowi, yakni agar daerah tak lagi asal membuat kebijakan yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Justru, kita harus membuat pelayanan pemerintahan daerah lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Jangan membuat peraturan daerah (perda) yang menghambat nilai tambah ekonomi," kata Hasto saat memberikan pembekalan kepada para anggota DPRD tingkat I dan II dari PDIP di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11/2019).

Menurut Hasto, pihaknya mendapat banyak laporan dari daerah soal keluhan pelaku ekonomi yang diperas saat hendak berinvestasi, salah satunya oleh para anggota DPRD. Hal itu juga menjadi hal yang dibahas oleh Pemerintah dalam Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

Ditegaskan Hasto, PDIP mendukung penuh agar kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi itu didukung sepenuhnya oleh legislator partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. "PDI Perjuangan tak boleh memiliki kader dan anggota Dewan seperti itu. Sebaliknya, kita harus membangun hubungan positif yang membantu gerakan ekonomi rakyat," kata Hasto.

PDIP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menggelar pelatihan bertema "Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan". Acara itu dihadiri lebih dari seribu anggota DPRD dari PDIP dari sejumlah daerah, antara lain Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.



Sumber: Suara Pembaruan