PDIP Dukung Bila Pemerintah Praktikkan Pilkada Asimetris

PDIP Dukung Bila Pemerintah Praktikkan Pilkada Asimetris
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat berada di Desa Sekalaras, Ngawi, Jawa Timur, Jumat, 8 November 2019. ( Foto: Istimewa )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Selasa, 19 November 2019 | 15:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya menilai Pemerintah bisa saja melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara asimetris. Menurutnya ini sebagai bagian dari hasil evaluasi sistem pemilihan langsung.

Hal tersebut senada dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito mengatakan, salah satu pilihan sistem Pilkada adalah dengan penerapan secara asimetris.

Asimetris dalam artian negara bakal menerapkan dua sistem pemilihan yang berbeda tergantung daerah. Jadi di daerah yang berdasarkan skornya memiliki tingkat kedewasaan berdemokrasi tinggi, maka pilkada langsung bisa dilaksanakan. Sementara di tempat yang angkanya rendah dan pilkada yang memiliki potensi konflik tinggi digelar pilkada tak langsung.

"Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris," ujar Hasto, Selasa (19/11/2019).

Dilanjutkan Hasto, pihaknya sangat mendukung wacana yang dilontarkan Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi pilkada. Sebab dari berbagai masukan dan pengalaman, tak bisa dihindari adanya potensi pilkada langsung memecah belah masyarakat.

Ditambah kecenderungan pilkada langsung berbiaya tinggi. Sehingga kerap kali pilkada langsung menghadirkan bohir-bohir tertentu untuk membiayai pertarungan antarcalon. Dampaknya, ketika pemenang pilkada menjabat, eksploitasi sumber daya alam daerah terjadi demi membayar kembali biaya pilkada dimaksud.

Pada titik tertentu, hal demikian justru berseberangan dengan esensi pilkada dan demokrasi yang seharusnya adalah oleh dan untuk rakyat.

"Oleh karena itu karena kepentingan investor politik sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal," ujar Hasto.

Selama ini, PDI Perjuangan menyiasati kondisi itu dengan semaksimal mungkin mendorong perwujudan semangat gotong royong di antara kadernya sendiri. Sehingga modal untuk maju di pilkada dipikul bersama oleh kader partai.

Pada kesempatan itu, Hasto juga bicara soal strategi pihaknya pada Pilkada serentak 2020. Dimana pihaknya akan memaksimalkan kader sendiri untuk diusung menjadi calon kepala daerah.

"Pilkada Serentak 2020 menjadi momentum kita membawa kader partai terbaik sebagai calon kepala daerah yang akan kita perjuangkan dengan strategi yang tepat," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com