Ini Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Langsung

Ini Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Langsung
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: SP/Muhammad Reza )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 19 November 2019 | 16:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan gagasan untuk mengevaluasi pilkada langsung. Meski partisipasi politik dan demokrasi masyarakat meningkat, Pilkada langsung dianggap membuat politik berbiaya tinggi sehingga memunculkan peluang terjadinya korupsi.

Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kartiko Nurintias, mengakui, wacana Pilkada tidak langsung beberapa waktu terakhir memang telah menjadi kontroversi. Diantara dua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

"Kedua sistem Pilkada langsung maupun tidak langsung mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing," kata Kartiko Nurintias, dalam diskusi bertema "Kupas tuntas Undang-Undang Pilkada Dalam Berbagai Perspektif" di Kantor DPP PPP, Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Wacana Pilkada secara langsung sisi positifnya menghasilkan kepala daerah yang memiliki kedekatan kepada rakyat, mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel, partisipasi rakyat lebih terlibat, serta bisa diterapkannya prinsip one man one vote.

"Kekurangannya bisa terjadi bias dimana orang yang memiliki dana besar punya peluang besar terpilih. Belum lagi negara setiap Pilkada keluarkan dana cukup besar dan memunculkan biaya politik tinggi," ujarnya.

Selain itu, dalam Pilkada langsung juga adanya praktek politik uang yang dominan dan sudah menghantui setiap proses pilkada serta berpotensi menimbulkan konflik horisontal di tengah masyarakat.

Sedangkan dalam Pilkada tidak langsung jarang terjadi praktek politik uang di masyarakat, anggaran atau biaya Pilkada bisa lebih dihemat. Untuk kelemahannya, yakni hilangnya hak warga negara hingga penyelenggara pemilu di daerah tidak kembali berfungsi.



Sumber: BeritaSatu.com