Ganjar: Pemilihan Lewat DPRD Rawan Jual Beli

Ganjar: Pemilihan Lewat DPRD Rawan Jual Beli
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat peresmian beroperasinya klinik Pratama Bumdes Sehat Tlogowungu di Kabupaten Pati, Senin (4/11). Klinik yang dibangun PT Maju Berdikari Sejahtera Pati ini sahamnya dimiliki Bumdesa, di mana 159 desa di Pati adalah pemilik sahamnya. ( Foto: istimewa )
Stefi Thenu / JAS Selasa, 19 November 2019 | 16:58 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk sangat berhati-hati untuk mengubah sebuah sistem pilkada. Apalagi, sejarah mencatat bahwa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan tidak berhasil.

"Dulu itu kan sudah pernah, dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang diumpetin (disembunyikan). Makanya solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli," kata Ganjar, usai melepas ekspor hasil pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Selasa (19/11/2019).

Menurut Ganjar, untuk mengubah sebuah sistem harus dilakukan dengan hati-hati. Dirinya mengingatkan agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya.

"Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudaratnya kalau mau kembali seperti dulu," tegasnya.

Menurut Ganjar, memang ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi dan berembug memecahkan problem yang ada.

"Sebenarnya isu ini muncul, problem awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," terangnya.

Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu. Yakni, dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mewacanakan akan mengubah sistem pilkada langsung di Indonesia. Tito mengusulkan agar pilkada langsung diganti menjadi pilkada tidak langsung, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Usulan itu dilatarbelakangi adanya politik uang yang tinggi selama pilkada berlangsung. Usulan tersebut memunculkan kegaduhan dan pro-kontra di kalangan elite politik dan juga masyarakat.



Sumber: Suara Pembaruan