Dedi Mulyadi: Pilkada Tak Langsung Buat Kepala Daerah Loyal pada DPRD

Dedi Mulyadi: Pilkada Tak Langsung Buat Kepala Daerah Loyal pada DPRD
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. ( Foto: Ist )
Fana Suparman / WM Selasa, 19 November 2019 | 10:23 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD atau Pilkada tak langsung akan mengubah kinerja kepala daerah terpilih.

Dikatakan, saat dipilih oleh rakyat atau melalui pilkada langsung, para calon kepala daerah berebut simpati rakyat dengan menunjukkan prestasi terbaik. Sebaliknya ketika dipilih oleh DPRD membuat kepala daerah cukup loyal pada legislator saja.

"Cukup menyenangkan anggota DPRD saja, karena yang memilihnya kan anggota DPRD," kata Dedi kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Dedi menyatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki tingkat kerawanan yang sama dengan Pilkada langsung. Untuk itu, kata Ded,i yang diperlukan saat ini adalah mencari solusi cara menyikapinya, bukan mengubah sistem Pilkada langsung yang telah berjalan.

Menurut mantan Bupati Purwakarta dua periode ini, sengketa pemilihan tetap terjadi meski pemilihan dikembalikan ke DPRD. Bahkan, katanya, pernah terjadi pembakaran kantor DPRD.

Sebaliknya, gesekan yang terjadi di masyarakat terkait hasil Pilkada langsung semakin berkurang setiap tahunnya karena terdapat saluran yang konstitusional dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena ketika tidak sesuai dengan kehendak rakyat sasarannya jelas dan bisa dimobilisasi oleh calon yang kalah. Makin ke sini justru konflik semakin berkurang karena sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

Perihal biaya yang mahal, Dedi menilai pemerintah dalam hal ini Mendagri, Tito Karnavian juga tak bisa memukul rata. Dikatakan karakteristik setiap daerah berbeda. Selain itu pemilihan melalui DPRD tidak menjamin akan minim biaya dan terbebas dari perilaku politik uang.

Dedi menegaskan, Pilkada langsung maupun melalui DPRD sama-sama rentan terjadinya politik uang yang membuat ongkos politik tinggi.

"Begitu juga ketika dihubungkan dengan perilaku koruptif kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga pejabat yang korupsi bukan karena dipilih oleh rakyat," katanya.

Untuk itu, Dedi meminta seluruh pihak untuk menjunjung proses demokrasi yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Meski tak menampik banyak yang perlu dievaluasi, Dedi meyakini Pilkada langsung masih efektif, dan rakyat sudah mulai terbiasa.

Selain itu, kandidat yang maju pun sudah teruji karena sebelum mencalonkan diri kapasitas mereka diukur oleh popularitas dan elektabilitas.

"Tidak juga faktor uang itu satu-satunya, elektabilitas yang penting. Kalau hanya faktor uang, punya uang enggak ada elektabilitas juga ya buang uang ke laut. Elektabilitas itu muncul dari kepercayaan publik. Kalau punya elektabilitas tanpa money politic pun bisa menang," katanya.

Proses ini pun cukup membuat penyaringan calon kepala daerah berjalan baik. Di Jabar misalnya, Dedi kokoh pada elektabilitas sebelum menentukan calon yang maju.

"Tidak ada yang ribut, tidak ada pendaftaran pun enggak apa-apa kalau elektabilitasnya baik. Sebaliknya kalau dari DPRD terjadi sentralisasi. Semuanya berebut pengaruh pusat," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan