Sekjen PDIP Pastikan BTP Takkan Diberhentikan Bila Dapat Penugasan di BUMN

Sekjen PDIP Pastikan BTP Takkan Diberhentikan Bila Dapat Penugasan di BUMN
Basuki Tjahaja Purnama. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / RSAT Rabu, 20 November 2019 | 09:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya takkan melarang bila Menteri BUMN Erick Thohir hendak menugaskan kadernya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menjadi pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dipastikan BTP takkan dipecat sebagai anggota partai itu.

"Tidak harus keluar karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," kata Hasto menjawab wartawan, Selasa (19/11/2019).

Sambil tertawa kecil, Hasto mengharapkan publik agar tak terlalu khawatir bahwa penugasan BTP di BUMN memiliki conflict of interest terhadap PDIP.

"Apalagi Pak BTP, siapa sih yang bisa mengatur-atur Pak BTP kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" ujarnya.

Hasto menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan BTP itu. Yang diketahui pihaknya, Erick Thohir sebagai menteri BUMN, melakukan semacam fit and proper test terhadap sejumlah tokoh. Selain BTP, ada juga mantan komisioner KPK Chandra Hamzah.

"Kami serahkan seluruhnya kepada menteri BUMN untuk penugasan bagi putra putri terbaik bangsa yang punya kemampuan, profesionalitas, punya kemampuan di dalam memberikan direksi pengelolaan BUMN, punya background terhadap bisnis, strategi korporasi yang disebut BUMN tersebut," ulas Hasto.

Lalu bagaimana dengan protes dari Serikat Pekerja Pertamina? Hasto menjawab bahwa protes demikian akan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena apapun, keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dan tidak boleh ada organ di luar BUMN yang ikut campur tangan terhadap pengambilan keputusan itu.

"Bahwa BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara menjadi badan usaha milik negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara," kata Hasto.



Sumber: Suara Pembaruan