Komisi II Masih Evaluasi Sistem Pemilu Termasuk Pilkada Langsung

Komisi II Masih Evaluasi Sistem Pemilu Termasuk Pilkada Langsung
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Foto: Istimewa)
Hotman Siregar / RSAT Rabu, 20 November 2019 | 09:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pelaksanaan pemilu dan Pilkada perlu evaluasi. Dari waktu ke waktu perlu penyempurnaan dalam sistem politik termasuk sistem pemilu.

“Kami komisi II sudah sepakat bahwa dalam tahun pertama ini akan memprioritaskan penyempurnaan atau revisi pembangunan sistem politik di dalamnya termasuk kepemiluan. Di awal 2021 kami targetkan undang-undang yang berkaitan dengan pemilu sudah selesai,” ujar Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Sehingga, kata Doli, untuk pemilu sudah bisa sosialisasi yang panjang. Hal itu, dilatarbelakangi, sejak era reformasi pemilu sudah 5 kali, tapi setiap pemilu selalu ada yang berubah.

Trial and error terus. Saya kira sudah cukup karena 5 kali pemilu kita belum bisa menemukan format pemilu yang tepat. Oleh karena itu untuk pemilu 2024 nanti harus dicari yang betul-betul sudah compatible atau yang sempurna,” katanya.

Oleh karena itu, kata politisi Golkar itu, Komisi II harus memulainya dari evalusi. Komisi II diakuinya memang sedang ingin melakukan evaluasi dari semua sistem pemilu termasuk pilkada.

“Kita mau melakukan evalusi. Jangan terburu-buru mau ambil kesimpulan. Ini kan lucu, kita mau mulai evalusi tetapi sudah ada kesimpulan mengembalikan Pilkada langsung ke DPR. Orang mau mulai evalusi kesimpulannya sudah ada, enggak benar juga ya,” katanya.

Kalau dalam konteks evaluasi Doli meyakinkan pihaknya setuju, dan kini sedang mau mulai. Hasil evalusi nanti dipilih opsi yang mana belum bisa disimpulkan.

Menurutnya, opsinya bisa banyak. Pertama bisa bertahan di Pilkada langsung, tentu dengan beberapa koreksi dengan beberapa ekses negatif yang selama ini terjadi. Kemudian bisa jadi opsinya, semuanya kembali ke DPRD.

“Ada juga opsi daerah otonomnya kita pertegas, kalau daerah otonomnya kabupaten/kota, maka provinsi tak perlu Pilkada langsung,” ucapnya.

Ada juga teori asimetris yang langsung diilih oleh DPR. “Jadi opsi-opsinya masuk terbuka. Jadi jangan cepat ambil kesimpulan kembali ke DPR,” katanya.

Komisi II DPR, tambah Doli, tetap mengoreksi ekses negatif Pilkada selama ini. Selama ini pilkada langsung dianggap mahal, belum tentu menghasilkan kepala daerah yang kompeten, berintegritas. Pilkada mahal, belum tentu menghasilkan pemerintahan yang efektif selama 5 tahun.

“Ternyata Pilkada langsung membuat masyarakat bukan tambah cerdas tapi makin tak rasional karena mereka terlibat dalam money politics atau politik transaksional. Kalau kita sudah menemukan ekses-ekses ini, kita bisa cari solusinya bagaimana. Pasal-pasal yang yang memungkinan terjadinya itu. Evalusi jangan disimpulkan akan berubah ke DPR. Namanya juga evaluasi, dan masih dalam proses,” tandasnya



Sumber: Suara Pembaruan