Bahtiar: Jika Prosesnya Tidak Sehat, Kepala Daerah yang Dihasilkan Juga Tidak Sehat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bahtiar: Jika Prosesnya Tidak Sehat, Kepala Daerah yang Dihasilkan Juga Tidak Sehat

Rabu, 20 November 2019 | 10:19 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ataupun tidak langsung adalah sebuah sistem dari serangkaian proses sebuah negara demokrasi. Pilkada secara langsung yang beberapa dekade ini sudah diterapkan merupakan hilir dari adanya sebuah proses demokrasi.

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menilai, sebaiknya masyarakat jangan sampai terjebak pada pembagian sistem kepala daerah, baik itu secara langsung ataupun melalui DPRD. Selama sektor hulunya tidak mengalami perbaikan, maka harapan masyarakat untuk melahirkan sosok kepala daerah yang mumpuni tidak akan tercapai.

"Pemilihan kepala daerah adalah hilirnya proses politik. Hulunya ada di partai politik. Apakah kebijkan negara kompatibel untuk menciptakan kondisi yang sehat. Kalau proses di parpol tidak sehat, maka hasil kepala daerah juga tidak sehat," kata Bahtiar, dalam diskusi "Kupas Tuntas UU Pilkada dalam Berbagai Perspektif" di Kantor DPP PPP, Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Menurutnya, pemilihan kepala daerah hanyalah salah satu dimensi atau aspek yang harus dicek ulang dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan yang baik dan efisien. Yang mana paling cocok diterapkan sangat tergantung dari seluruh rangkaian proses yang dilakukan.

"Kita tahu syarat calon kepala daerah begitu sulit. Calon perseorangan dari pengumpulan KTP, sedangkan proses melalui parpol sangat rumit karena tidak mudah parpol menjatuhkan dukungan," ungkapnya.

Karena itulah, jika ingin benar-benar menghasilkan seorang calon pemimpin daerah, maka harus bisa dapat dipertimbangkan bagian mana saja yang bisa diperluas atau dipermudah. Di sisi lain juga harus dipikirkan, bagian mana yang diperketat agar tidak mudah muncul kepala daerah yang berperilaku koruptif.

"Apakah itu dengan mempermudah dan memperluas syarat calon perseorangan, atau memperketat proses seleksi yang benar-benar melarang seorang calon kepala daerah mantan narapidana korupsi," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP, Arwani Thofani, menuturkan, wacana pemilihan melalui DPRD kembali muncul lantaran selama ini ada banyak kepala daerah yang tidak dikehendaki rakyat. Termasuk juga ada banyaknya kepala daerah yang justru tersangkut masalah hukum tindak pidana korupsi.

Menurut Arwani, sekarang ini Pilkada langsung justru masyarakat sudah didominasi oleh kekuatan pemodal. Calon kepala daerah harus siapkan logistik yang angkanya antara 30 miliar sampai 100 miliar dalam sekali ikut serta Pilkada.

"Ternyata setelah pelaksanan pemilu langsung, output tidak sesuai harapan. Buktinya ratusan kepala daerah tersangkut kasus hukum. Kepala daerah sebagian besar terkendala masalah hukum. Belum lagi kedaulatan rakyat bergeser ke kekuatan modal," kata Arwani.

Selain dikotori oleh kekuatan pemodal, kepala daerah langsung juga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai di tengah masyarakat. Masyarakat sudah menganggap politik uang di dalam Pilkada merupakan hal yang biasa karena hampir seluruh pemilik modal kuat menganggarkan itu.

"Karena itu kita harus terbuka lakukan evaluasi. Apakah nanti Pilkadanya ganti sistem, kita membuka diri," ucap Arwani.

Dirinya pun memberikan sejumlah opsi dalam pelaksanaan Pilkada. Pertama, opsi Pilkada tak langsung, yakni provinsi dan kabupaten kota dipilih DPRD, opsi kedua Pilkada tak langsung hanya di provinsi dan opsi ketiga disesuaikan dengan dinamika dan kondisi obyektif di daerah.

"Bagi PPP kita ingin mendapatkan satu pilihan yang pas dan masyarakat tidak dirugikan. Baik langsung maupun tidak langsung sama-sama demokratis," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi II Masih Evaluasi Sistem Pemilu Termasuk Pilkada Langsung

Komisi II menargetkan awal 2021 undang-undang yang berkaitan dengan pemilu sudah selesai.

POLITIK | 20 November 2019

Sekjen PDIP Pastikan BTP Takkan Diberhentikan Bila Dapat Penugasan di BUMN

Hasto memastikan BTP tidak akan dipecat dari keanggotaan PDIP jika mendapat penugasan di BUMN, jika tidak ada conflict of interest.

POLITIK | 20 November 2019

Setelah Dikunjungi Nasdem dan Berkarya, PKS akan Bertemu Dua Partai Lagi

"Tadi saya beri jawaban kami menunggu waktu luang Pak SBY. Kapan pun Pak SBY siap dikunjungi, kami siap datang. Insyaallah,"

POLITIK | 19 November 2019

Dedi Mulyadi: Pilkada Tak Langsung Buat Kepala Daerah Loyal pada DPRD

Pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD atau Pilkada tak langsung akan mengubah kinerja kepala daerah terpilih.

POLITIK | 19 November 2019

Beri Dukungan, Partai Berkarya Tidak Akan Biarkan PKS Sendirian

"Kita tidak dapat membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang yang berduyun-duyun menuju pada kekuasaan," tandas Priyo .

POLITIK | 19 November 2019

Capres Nasdem 2024, Surya Paloh: Itu Tergantung Anies

Menurut Surya, pihaknya tak akan menafikan potensi setiap kontestan dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 19 November 2019

Sekjen PDIP Tangkap Kegelisahan Mahasiswa Atas Maraknya Intoleransi

Saat ini penting bagi semua pihak untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

POLITIK | 19 November 2019

PPATK Akan Pantau Rekening Peserta Pilkada

PPATK akan memantau rekening para peserta Pilkada 2020.

POLITIK | 19 November 2019

Gerindra: Pilkada Langsung Harus Dievaluasi Mendalam

Gerindra sendiri, kata dia, masih melakukan riset dan kajian intensif tentang rumusan evaluasi Pilkada.

POLITIK | 19 November 2019

Ganjar: Pemilihan Lewat DPRD Rawan Jual Beli

"Sebenarnya isu ini muncul, problem awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye," kaya Ganjar.

POLITIK | 19 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS