Bahtiar: Jika Prosesnya Tidak Sehat, Kepala Daerah yang Dihasilkan Juga Tidak Sehat

Bahtiar: Jika Prosesnya Tidak Sehat, Kepala Daerah yang Dihasilkan Juga Tidak Sehat
Ilustrasi pemungutan suara. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / RSAT Rabu, 20 November 2019 | 10:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ataupun tidak langsung adalah sebuah sistem dari serangkaian proses sebuah negara demokrasi. Pilkada secara langsung yang beberapa dekade ini sudah diterapkan merupakan hilir dari adanya sebuah proses demokrasi.

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menilai, sebaiknya masyarakat jangan sampai terjebak pada pembagian sistem kepala daerah, baik itu secara langsung ataupun melalui DPRD. Selama sektor hulunya tidak mengalami perbaikan, maka harapan masyarakat untuk melahirkan sosok kepala daerah yang mumpuni tidak akan tercapai.

"Pemilihan kepala daerah adalah hilirnya proses politik. Hulunya ada di partai politik. Apakah kebijkan negara kompatibel untuk menciptakan kondisi yang sehat. Kalau proses di parpol tidak sehat, maka hasil kepala daerah juga tidak sehat," kata Bahtiar, dalam diskusi "Kupas Tuntas UU Pilkada dalam Berbagai Perspektif" di Kantor DPP PPP, Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Menurutnya, pemilihan kepala daerah hanyalah salah satu dimensi atau aspek yang harus dicek ulang dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan yang baik dan efisien. Yang mana paling cocok diterapkan sangat tergantung dari seluruh rangkaian proses yang dilakukan.

"Kita tahu syarat calon kepala daerah begitu sulit. Calon perseorangan dari pengumpulan KTP, sedangkan proses melalui parpol sangat rumit karena tidak mudah parpol menjatuhkan dukungan," ungkapnya.

Karena itulah, jika ingin benar-benar menghasilkan seorang calon pemimpin daerah, maka harus bisa dapat dipertimbangkan bagian mana saja yang bisa diperluas atau dipermudah. Di sisi lain juga harus dipikirkan, bagian mana yang diperketat agar tidak mudah muncul kepala daerah yang berperilaku koruptif.

"Apakah itu dengan mempermudah dan memperluas syarat calon perseorangan, atau memperketat proses seleksi yang benar-benar melarang seorang calon kepala daerah mantan narapidana korupsi," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP, Arwani Thofani, menuturkan, wacana pemilihan melalui DPRD kembali muncul lantaran selama ini ada banyak kepala daerah yang tidak dikehendaki rakyat. Termasuk juga ada banyaknya kepala daerah yang justru tersangkut masalah hukum tindak pidana korupsi.

Menurut Arwani, sekarang ini Pilkada langsung justru masyarakat sudah didominasi oleh kekuatan pemodal. Calon kepala daerah harus siapkan logistik yang angkanya antara 30 miliar sampai 100 miliar dalam sekali ikut serta Pilkada.

"Ternyata setelah pelaksanan pemilu langsung, output tidak sesuai harapan. Buktinya ratusan kepala daerah tersangkut kasus hukum. Kepala daerah sebagian besar terkendala masalah hukum. Belum lagi kedaulatan rakyat bergeser ke kekuatan modal," kata Arwani.

Selain dikotori oleh kekuatan pemodal, kepala daerah langsung juga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai di tengah masyarakat. Masyarakat sudah menganggap politik uang di dalam Pilkada merupakan hal yang biasa karena hampir seluruh pemilik modal kuat menganggarkan itu.

"Karena itu kita harus terbuka lakukan evaluasi. Apakah nanti Pilkadanya ganti sistem, kita membuka diri," ucap Arwani.

Dirinya pun memberikan sejumlah opsi dalam pelaksanaan Pilkada. Pertama, opsi Pilkada tak langsung, yakni provinsi dan kabupaten kota dipilih DPRD, opsi kedua Pilkada tak langsung hanya di provinsi dan opsi ketiga disesuaikan dengan dinamika dan kondisi obyektif di daerah.

"Bagi PPP kita ingin mendapatkan satu pilihan yang pas dan masyarakat tidak dirugikan. Baik langsung maupun tidak langsung sama-sama demokratis," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan